Oleh : Suaibah S.Pd.I.
(Pegiat Literasi)
Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di negeri ini. Sebagaimana yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa 47.94 persen dari total penduduk miskin adalah penduduk miskin ekstrem berasal dari sektor pertanian. Amalia Adininggar selaku PLT Kepala BPS mengungkapkan bahwa sektor pertanian menyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia (tirto.id, 22-11-2024).
Prabowo Subianto, selaku presiden baru Indonésia yang terpilih telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil yang mengangkat tema “Fight against Hunger and Poverty”. Dalam sambutannya itu beliau mengatakan, bahwa penanggulangan kelaparan dan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas nasional yang utama.
Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo juga mengutarakan rencana konkret dalam mencapai ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Beliau optimis, bahwa pemerintahannya akan dapat mengatasi masalah kelaparan dalam tiga tahun ke depan (presiden.go.id, 19-11-2024).
Namun, akankah rencana ini terwujud di bawah bayang-bayang penerapan sistem kapitalisme?
Sejatinya, kemiskinan yang terjadi di era global saat ini adalah justru akibat diterapkannya sistem kapitalisme di tengah kehidupan. Dalam sistem ini menjadikan para kapitalis, yakni orang yang punya modal besar akan menguasai seluruh aspek kehidupan termasuk penguasaan terhadap Sumber Daya Alam. Sementara negara hanya berperan sebagai regulator.
Kekayaan sumber daya alam yang besar seharusnya dikelola dan dimanfaatkan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, namun sebaliknya justru dikelola oleh pihak swasta sebagai pemilik modal. Ini sudah bisa dipastikan bahwa yang akan Meraup keuntungan besar adalah mereka para kapitalis sementara kehidupan rakyat semakin miris dan tragis.
Sektor pertanianpun sudah dikuasai para kapitalis dari hulu hingga hilir. Melambungnya harga pupuk, yang menjadikan petani kian merugi. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan tata kelola akan menyebabkan banjir yang berimbas pada gagal panen para petani. Hal ini turut berkontribusi dalam menciptakan kemiskinan secara sistemis.
Dalam Islam, pemimpin berperan sebagai raa’in yang bertanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyatnya. Dengan penerapan sistem politik dan ekonomi Islam akan mampu menjamin kesejahteraan secara nyata. Dalam kitab Nizhomul Islam karangan syekh Taqiyuddin an-Nabhani dijelaskan mengenai penerapan sistem ekonomi Islam yakni mencakup dua aspek.
Pertama, negara mengumpulkan harta sebagai sumber pemasukan negara yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan ditengah masyarakat. Harta dari zakat, baik berupa uang, hasil pertanian, dan ternak akan dikumpul oleh negara dan akan disalurkan sesuai peruntukannya sesuai syariat, yakni kepada delapan ashnaf seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an yaitu: fakir, miskin, ibnu sabil, hamba sahaya, fisabilillah, mualaf, amil, dan orang yang terjerat hutang.
Harta zakat ini tidak dimanfaatkan untuk alokasi anggaran administrasi negara. Sebab administrasi dan pelayanan rakyat akan dianggarkan dari harta kharaj, jizyah, serta cukai dalam dan luar negeri.
Kedua, terkait aspek mekanisme distribusinya. Negara akan mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerima yakni orang-orang yang lemah (tidak mampu) dan pengelolaannya akan diberikan kepada pihak yang amanah dan memiliki kemampuan.
Dengan penerapan sistem ékonomi Islam di atas, maka sudah jelaslah bahwa hanya sistem Islamlah yang mampu mengatasi seluruh problematika kehidupan yang terjadi termasuk persoalan kemiskinan yang akut saat ini.
Wallahu a’lambisshawab.
