Oleh Umi Lia
Member Akademi Menulis Kreatif
Partisipasi pemilih muda menjadi sorotan di momen pesta demokrasi mendatang, karena potensi mereka dalam membentuk dan memandang masa depan politik sangat besar. Menjelang Pilkada 2024 para calon kepala daerah mencoba mendulang suara gen Z. Salah satunya Tri Rismaharini, mantan Menteri Sosial, untuk mendekati anak muda ia menggelar sebuah acara talkshow di Petungwulung, Petungasri Pandaan. Tema yang diangkat “Emakkuh Pahlawankuh Talkshaw Bareng Bu Risma.” Di acara tersebut ia memotivasi pemuda untuk tidak takut bermimpi dan berani mencoba. Calon Gubernur Jawa Timur ini juga menyampaikan niatnya untuk menjangkau dan mengembangkan potensi para pemuda di wilayahnya. (Cnnindonesia.com, 10/11/2024)
Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Goes to Campus untuk sosialisasi Pilkada Serentak 2024. Tujuannya agar mahasiswa khususnya pemilih pemula benar-benar menggunakan hak pilihnya. Hal ini diikuti oleh calon-calon kepala daerah lain yang melakukan berbagai cara untuk meyakinkan kaum gen Z bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa kepemimpinannya.
Kehadiran sosok pemimpin yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan memang menjadi harapan tersendiri di tengah kehidupan yang serba susah hari ini. Suara gen Z menjadi incaran para calon pemimpin karena mereka jumlahnya banyak dan dianggap buta politik. Jumlah mereka yang mencapai 40 persen dijadikan peluang untuk meraih kekuasaan.
Seharusnya gen Z lebih memperhatikan track record euforia Pilkada yang selama ini berlangsung. Anak muda kebanyakan tidak peduli dengan sejarah terkait masa lalu para calon pemimpin, walaupun tinggal membaca di media sosial. Itulah mengapa disebut buta politik karena terbiasa tidak mendengar, melihat dan berbicara serta tidak berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itulah KPU berusaha mengedukasi mereka tentang pentingnya kesadaran mengurus umat, dengan mendatangi kampus, sekolah dan pesantren. Juga membentuk duta-duta dari kalangan pemuda. Hanya sayang edukasinya terbatas sehingga menimbulkan kesan bahwa berpolitik itu hanya memilih dan dipilih saja.
Faktanya suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memenangkan Pilkada, semetara jika para calon penguasa ini sudah menjabat mereka akan lupa dengan janji-janjinya. Hal itu niscaya terjadi lantaran legalisasi kekuasaan dalam sistem politik demokrasi hanya dihitung dari suara mayoritas. Cara seperti ini menuntut para calon penguasa sibuk mengumpulkan modal dengan mencari koalisi dan merayu rakyat supaya memilihnya. Jadi Pilkada atau Pemilu ini hanya jadi alat legitimasi bahwa paslon yang terpilih adalah pilihan rakyat. Padahal di balik itu ada oligarki atau para pemilik modal. Setelah tercapai, mereka akan bekerja untuk para pemodal. Hal ini nampak dari penetapan undang-undang dan kebijakan yang sering menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat.
Supaya tidak dikatakan buta politik, para pemuda harus mempunyai kesadaran berpolitik dan itu dimulai dengan memahami akar masalah dari setiap problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat. Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, kesejahteraan makin menurun dan sulit terjangkau bagi sebagian besar warga. Meski penguasa sudah berganti-ganti, rakyat terus hidup dalam himpitan ekonomi yang semakin mencekik. PHK di mana-mana, kebutuhan hidup semakin mahal dan fasilitas publik semakin tidak terjangkau. Gen Z tidak boleh lupa bahwa dalam demokrasi, suara mereka hanya dibutuhkan untuk memenangkan Pilkada saja.
Selain itu para gen Z harus menyadari bahwa dalam negara kapitalisme demokrasi, mereka hanya dipandang sebagai aset ekonomi. Penasehat senior Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Raden Pardede, mengatakan salah satu faktor penerimaan pajak Indonesia lebih rendah dari negara lain adalah karena banyak pemuda yang bekerja di sektor informal. Pun jika kelak kepemimpinan baru Pilkada membuka lapangan kerja yang luas, di balik semua itu penguasa akan memeras generasi muda ini dengan regulasi pajak, yang saat ini dijadikan pemasukan utama negara.
Harapan mendapat kehidupan yang lebih baik sebenarnya tidak mustahil diwujudkan, asalkan umat termasuk gen Z hidup dalam peri’ayahan atau pengurusan sistem Islam. Karena dalam agama ini kekuasaan diposisikan sebagai torikoh atau metode untuk menerapkan syariat Allah Swt. Maka seorang pemimpin dipilih untuk melaksanakan amanah ini. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam atau khalifah adalah ra’in atau pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab akan pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Alhasil gen Z harus melek politik agar bisa menyadari kebobrokan sistem sekuler demokrasi dan bisa memahami sistem alternatifnya yaitu Islam. Agama ini memandang bahwa masyarakat harus diurus, dilindung dan dilayani seluruh kebutuhan hidupnya oleh negara. Karena itu para pemimpinnya akan berusaha mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya termasuk para pemudanya.
Hanya saja sebelum itu umat harus berjuang bahu-membahu supaya sistem yang sahih ini bisa tegak dan memberi rahmat bagi semua. Energi besar pemuda semestinya didedikasikan untuk perjuangan ini, jangan sampai terbajak oleh demokrasi yang hanya mengambil suara mereka saja. Kreativitas dan penguasaan teknologi digital anak muda harus menjadi modal untuk bisa menyebarkan pemahaman Islam kafah lebih gencar lagi. Mereka harus berada di garda terdepan dalam dakwah suksesi politik ini sehingga potensinya akan benar-benar optimal untuk kebaikan.
Wallahu a’lam bish shawab.
COMMENTS