Nusantaranews.net, Payakumbuh – Tingkat partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 104.308 orang, hanya 61.431 pemilih atau sekitar 60% yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini turun 20% dibandingkan partisipasi pada Pileg yang mencapai 80%.
Penurunan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Sebesar 40% warga Kota Payakumbuh tidak menggunakan hak pilih mereka, yang dianggap menunjukkan kegagalan KPU Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wizri Yasir dalam memaksimalkan anggaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Herman (51), seorang warga Kota Payakumbuh, menyayangkan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “KPU harus dievaluasi, bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagaimana mereka mensosialisasikan pentingnya pemilu. Dengan anggaran besar yang dikucurkan pemerintah, seharusnya KPU mampu menarik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.
Anggaran Besar, Partisipasi Rendah
Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan Rp.13,8 miliar untuk KPU dan Rp.5,2 miliar untuk Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Anggaran ini dipenuhi secara bertahap, dengan 40% dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023 dan sisanya 60% pada APBD 2024.
Menurut Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman ketika itu, dana tersebut telah tersedia di DPA Kantor Kesbangpol selaku OPD pengelola. “Anggaran ini dapat segera dicairkan setelah dokumen administrasi pencairan lengkap sesuai aturan yang berlaku,” jelas Jasman saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Jumat, (10/11/2023) tahun lalu.
Namun, pengamat politik dan tokoh masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ini. Ketua Corruption Investigation Committee (CIC) Luak 50, Syafri Ario, menyebut penurunan partisipasi menunjukkan kurangnya kreativitas KPU dalam mensosialisasikan pemilu.
“Dengan anggaran yang besar, KPU seharusnya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program yang lebih efektif. Malah, kita lihat angka golput tinggi, dan masyarakat tidak antusias datang ke TPS,” ujar Syafri Ario.
Faktor Penyebab dan Kritik Publik
Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh:
Kejenuhan politik: Masyarakat mulai jenuh dengan politik lokal yang dinilai tidak membawa perubahan signifikan.
Kurangnya sosialisasi: KPU dinilai gagal dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Rendahnya kepercayaan publik: Ada dugaan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses politik yang dianggap kurang transparan.
“Di kota kecil seperti Payakumbuh dengan luas hanya 80,43 km², KPU harusnya bisa lebih efektif. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, hingga muncul dugaan penyalahgunaan anggaran,” tambah Syafri.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Payakumbuh, Wizri Yasir, mengakui bahwa rendahnya tingkat partisipasi menjadi perhatian serius. “Kami telah melakukan sosialisasi di berbagai sektor, namun partisipasi masyarakat masih rendah,” ungkap Wizri.
Harapan dan Langkah Ke Depan
Masyarakat Payakumbuh berharap KPU harusnya mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Pendekatan edukasi politik yang inovatif menjadi kunci, seperti memanfaatkan media digital dan komunitas lokal untuk menjangkau lebih banyak pemilih.
Publik juga menantikan transparansi dalam laporan pertanggungjawaban anggaran, agar dana besar yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penurunan tingkat partisipasi ini menjadi tantangan besar bagi KPU Kota Payakumbuh untuk memperbaiki citra dan meningkatkan minat masyarakat dalam proses demokrasi.(rstp)
