Oleh Ummu Fatimah
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto menyampaikan bahwa sekitar 3.000 desa di Indonesia masih belum teraliri listrik. Hal tersebut disampaikan saat beliau menghadiri acara Milad Muhammadiyah ke-112 Pimpinan Wilayah Provinsi Banten di Serang, Minggu (1/12/2024).
Adanya ribuan desa yang hidup tanpa listrik membuktikan belum meratanya penyediaan aliran listrik di negeri ini. Padahal listrik merupakan kebutuhan penting yang seharusnya diperhatikan dan dipenuhi oleh negara. Namun hingga hari ini masih banyak daerah yang belum tersentuh listrik.
Sulitnya medan menjadi alasan umum yang sering disampaikan. Namun masalah utamannya sebenarnya bukanlah itu. Tetapi lebih karena adanya liberalisasi pengelolahan listrik itu sendiri. Dimana tata kelola listrik lebih berorientasi mendapatkan keuntungan. Karena mahalnya biaya yang dibutuhkan penyediaan listrik di pedesaan dan pelosok kurang diperhatikan.
Pengelolaan listrik dalam sistem ekonomi kapitalisme memberikan ruang lebih atas pengelolaan sumber energi primer listrik yakni batubara kepada pihak swasta. Dengan adanya privatisasi inilah menjadikan harga batubara semakin mahal karena menjadi ladang bisnis yang menggiurkan dan menjadi ladang meraup keuntungan.
Padahal batubara sendiri merupakan salah satu sumber energi milik rakyat. Yang harus dikelola negara sebagai sumber energi listrik dan hasilnya bisa dinikmati rakyat dengan harga murah bahkan gratis. Bukan hanya bagi rakyat miskin tetapi untuk seluruh rakyat termasuk yang kaya sekalipun. Karena batubara dan listrik termasuk hak rakyat.
Namun karena adanya liberalisasi oleh pihak swasta, listrik didapatkan rakyat dengan harga tidak merakyat. Bahkan menjadi beban berat tatkala tarifnya selalu meningkat. Negara yang seharusnya bertanggung jawab menyediakan kebutuhan listrik ternyata masih belum totalitas. Masih bicara untung rugi. Subsidi masih tebang pilih atau bahkan akan dihapuskan.
Hal ini berbeda sekali dengan pengelolaan listrik berasaskan Islam. Dalam pandangan Islam listrik merupakan kepemilikan umum. Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk dalam kategori api yang merupakan kepemilikan umum. Begitu juga sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PT. PLN maupun swasta yang sebagian besarnya berasal dari barang tambang seperti Migas dan batubara juga merupakan kepemilikan umum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya :
“Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yakni padang rumput Air Dan Api (HR. Abu Daud dan Ahmad)
Karena statusnya sebagai kepemilikan umum, maka Islam menetapkan listrik harus dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk listrik gratis, murah atau terjangkau. Islam juga melarang penyerahan pengelolaan listrik kepada swasta. Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan listrik untuk rakyat. Negara tidak boleh membiarkan satupun rakyat tidak bisa mengakses listrik. Sebab listrik merupakan kebutuhan yang penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam mengelola layanan listrik ini negara menyediakan sarana prasarana terbaik sehingga memudahkan rakyat dalam mengaksesnya.
Batubara sebagai bahan pembangkit listrik haram untuk dikomersilkan. Tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Tidak menjadikannya sebagai lahan mencari keuntungan.
Pengelolaan listrik tentu membutuhkan dana yang besar. Pengeluaran dana yang besar ini harus dipandang sebagai bentuk pengurusan negara pada umat agar kebutuhan umat bisa merata baik di kota maupun di desa. Tata kelola pelayanan umat termasuk kebutuhan listrik pasti terselesaikan ketika dikelolala berdasarkan Islam. Aturan Islam penuh kesempurnaan. Ketika diterapkan akan membawa kesejahteraan.
Wallaahu a’laam bisshawaab.
