Oleh: Sri Wulandari
(Guru & Aktivis Dakwah)
Sebelumnya, Prabowo-Gibran mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis sejak Pilpres 2024. Mereka ingin memberikan makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Alokasi anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disepakati 71 triliun dan dilakukan bertahap. Namun, detail skema program mulai dari total anggaran sampai kementerian pelaksananya belum matang. Program MBG akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2025. Pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 15,42 juta jiwa yang terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten/kota. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar kecukupan gizi yang ditetapkan, termasuk protein, vitamin, mineral, dan energi. Anggaran sebesar ini untuk penyediaan makanan per porsi Rp 10.000 untuk anak/ibu hamil per hari. Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka 71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi dilansir dari CCN.indonesia.com (29/11)
“Anggaran (Program) Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun,” kata Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024) dilansir dari detikFinance. Dalam jumpa pers presiden menyatakan bahwa program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya pemerintah ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp 10.000 per hari”.
Masalah kecukupan gizi di masyarakat faktanya menjadi masalah yang besar, melihat kondisi kesehatan masyarakat yang semakin memburuk. Berbagai wacana yang di usungkan oleh pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Pada akhirnya ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan tuntas, sebelum muncul lagi permasalahan yang baru.
Turunnya anggaran MBG menjadikan pemberian makanan bergizi jauh dari harapan. Target perbaikan gizi tentu makin tidak realistis di tengah tingginya inflasi dan naiknya harga-harga bahan makanan. menurut data bps inflasi year-on-year (y-on-y) pada januari 2024 sebesar 2,57 persen. Kekayaaan SDA Indonesia yang seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun realitanya, upah sangat rendah adalah satu kondisi umum, yang tergambar dari standar UMR yang ditetapkan.
Dari pemerintah memberikan harga Rp 10.000/anak, akan tetapi setelah diterima pasti akan berkurang karena alasan biaya operasional atau biaya dalam pengolahan makanannya.
Ujung-ujungnya standar kecukupan gizi masyarakat tidak akan bisa terpenuhi, karena nominal yang diberikan pemerintah tidak memenuhi standar atau layak. Ini menunjukkan gagalnya pemerintah dalam mengurusi rakyatnya, hingga masyarakat menderita dan banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
Standar hidup layak yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ternyata masyarakat hidup dalam kemiskinan. Bukankah seharusnya negara yang menanggung kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, juga papan? Namun, sepertinya ini tidak akan terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis karena pada dasarnya mereka abai terhadap kebutuhan rakyatnya. Polemik program makan gratis ini hanyalah satu dari sederet permasalahan sistematik dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Kemiskinan struktural akibat sistem ekonomi kapitalisme membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhaan hidupnya.
Negara kita memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tetapi mengapa rakyatnya hidup miskin? Jelas sudah bahwa negara memang telah salah mengelola kekayaan alam dan malah melimpahkan pengurusan kepada pihak asing atau swasta. Akibatnya, kekayaan alam diekspolitasi secara terang-terangan dan hasilnya dinikmati oleh para korporat. Salah satunya Eksploitasi sumber daya alam baik emas maupun tembaga yang dilakukan PT. Freeport di tanah Papua yang merugikan bangsa Indonesia terutama masyarakat papua dilansir dari Liputan6.com Kamis (19/12). Bagaimanakah tidak Pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas sebesar 1 persen dan royalti tembaga 1,5 persen – 3,5 persen dari hasil kontrak yang sudah disepakati di lansir idntimes.com (19/12). Lepas tangannya negara mengurus sumber daya alam (SDA) jelas berdampak langsung pada langkah mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat.
Dalam program MBG ini pemerintah pun mengambil dana dari pajak dan hutang karena ternyata sumber kekayaan alam kita sudah banyak dikuasai asing, hingga hasilnya pun tidak bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat. Tampaknya niat pemerintah untuk mewujudkan kecukupan gizi bagi masyarakatnya adalah hal yang mustahil saat ini karena dengan sistem ekonomi kapitalis sulit terwujud generasi sehat, terpenuhi gizinya, dan bebas dari stunting. Dalam sistem ekonomi kapitalis negara tidak memiliki mekanisme untuk mensejahterakan rakyat.
Sedangkan di dalam Islam Makanan bergizi adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat, terlebih untuk generasi agar tumbuh menjadi generasi yang kuat fisiknya. Islam membutuhkan SDM yang kuat karena merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untyuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri.
Islam menjadikan negara sebagai raa’in yang akan menjamin kebutuhan hidup rakyat, semuanya tidak hanya pada generasi apalagi hanya siswa sekolah dan ibu hamil. Tanggung jawab penguasa menjamin kesejahteraan rakyatnya adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah swt. Islam menetapkan standar hidup yang tinggi yang harus diwujudkan oleh negara. Negara dalam Islam akan mampu mewujudkannya karena negara memiliki sumber pemasukan yang beragam dan banyak yang akan mampu mewujudkannya.
Negara tidak akan kekurangan anggaran untuk mengurus urusan rakyat termasuk menyediakan makanan halal, thayyib dan bergizi. Negara yang menerapkan sistem islam yakni Khilafah memiliki sumber pendapatan negara yang kokoh.
Penerapan sistem ekonomi didalam Islam akan menciptakan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada swasta apalagi asing dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejatinya negara akan mengelola SDA sebaik mungkin tanpa melibatkan pihak asing. Dengan demikian masalah kecukupan gizi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tidak semata ditelaah dari satu aspek lalu diselesaikan dengan menetapkan satu program tertentu, tetapi harus ada langkah sistemis untuk mengurai masalah tersebut. Kepemimpinan kapitalis jelas menyengsarakan rakyat dan hanya Islamlah yang menawarkan kemaslahatan.
