Oleh Nurul Aini Najibah
Pegiat Literasi
Sangat memilukan. Belakangan ini, berbagai bencana terjadi silih berganti di berbagai daerah di tanah air. Di antaranya adalah banjir bandang yang terjadi di Sukabumi dan pergerakan tanah di Cianjur. Menurut data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, hingga Sabtu, 7 Desember 2024, pukul 17.30 WIB, tercatat terdapat 328 titik bencana yang tersebar di 39 kecamatan. (detik.com, 7/12/2024)
Pemerintah kabupaten Sukabumi telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama satu pekan kedepan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mendirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di Pendopo Kabupaten Sukabumi. (tirto.id, 5/12/2024)
Dampak Pembangunan Kapitalistik
Banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia memang sebagian besar dipicu oleh faktor alam, seperti tingginya intensitas hujan. Namun, dengan mitigasi yang baik, dampaknya dapat dikurangi, baik terhadap korban jiwa, kerugian materi, maupun kerusakan infrastruktur. Sayangnya, upaya mitigasi bencana di Indonesia masih jauh dari optimal.
Kita mengetahui bahwa banjir adalah fenomena yang berulang dengan penyebab yang dapat diprediksi, yaitu curah hujan yang tinggi. Waktunya pun dapat diketahui, yaitu pada musim hujan. Bahkan, teknologi saat ini mampu memperkirakan waktu terjadinya hujan dengan intensitas tinggi, sehingga pemerintah dan masyarakat seharusnya bisa bersiap.
Sejatinya, terjadinya bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan negara yang cenderung merusak. Contohnya, ketika negara membiarkan penebangan hutan secara berlebihan, dampaknya tentu akan berupa bencana banjir. Selain itu, penggunaan kawasan hutan yang rentan terhadap bencana untuk kegiatan wisata juga dapat membahayakan banyak nyawa.
Sungguh menyedihkan, kebijakan pembangunan selama ini cenderung eksploitatif, yang akhirnya merusak lingkungan. Pemerintah lebih fokus pada peningkatan ekonomi dan mengabaikan kelestarian alam, padahal keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan.
Pembangunan yang eksploitatif adalah ciri khas pembangunan kapitalistik yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Negara hanya memperhatikan pendapatan dari pajak yang disetor oleh para pengusaha, namun mengabaikan kerusakan parah yang ditimbulkan akibat tindakan mereka.
Yang lebih miris, beberapa oknum aparat turut serta melindungi perusakan lingkungan demi keuntungan pribadi, seperti menerima suap. Akibatnya, kebijakan pembangunan yang eksploitatif ini membuat negara kita menjadi langganan bencana. Bencana ini akan terus berlanjut di masa depan jika kita tidak menghentikannya dengan mengubah arah pembangunan negara.
Kebijakan dan Pembangunan dalam Islam
Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin memiliki pedoman yang sangat rinci tentang pembangunan dan pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana ekologis. Meskipun bencana adalah ketetapan Allah Swt. manusia tetap diwajibkan untuk berusaha agar dapat terhindar dari bencana tersebut. Kebijakan pembangunan dalam Islam tidak bersifat eksploitatif atau merusak, karena didasarkan pada petunjuk Ilahi, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS Al-A’raf: 56).
Oleh karena itu, usaha yang optimal tentu tidak dapat dilakukan oleh individu saja, melainkan harus dilakukan dalam skala negara, karena negara memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan.
Sistem politik Islam yang menolak campur tangan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilihannya akan menghasilkan kebijakan yang independen, bebas dari pengaruh para pengusaha. Selain itu, sistem ini akan memilih penguasa yang amanah dan kompeten dalam mengelola urusan umat, sehingga semua kebijakan yang diambil akan mengutamakan kemaslahatan umat. Izin untuk alih fungsi lahan di kawasan resapan pun tidak akan dikeluarkan, meskipun perusahaan tersebut memiliki valuasi tinggi. Pembangunan akan difokuskan pada kesejahteraan umat, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur, seperti fasilitas dan transportasi, akan diprioritaskan untuk kepentingan umat. Melimpahnya pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam melalui baitul mal akan membuat negara tidak perlu lagi memungut pajak.
Negara juga akan memiliki rencana untuk mengelola lingkungan. Terjadinya banjir akan diteliti secara mendalam oleh para ahli yang berasal dari sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Negara akan sangat selektif dalam memberikan izin alih fungsi lahan, karena kawasan resapan harus dilindungi agar terhindar dari banjir.
Negara juga memiliki pemetaan yang jelas mengenai daerah mana yang boleh dikonversi, termasuk yang dapat dijadikan pemukiman, dan mana yang harus dilindungi, seperti kawasan hutan lindung. Selain regulasi yang tegas dan berpihak pada umat, hukum sanksi dalam Islam juga bersifat memberikan efek jera, sehingga siapa pun yang melanggar, seperti menambang tanpa izin, akan dikenai sanksi administratif yang berat.
Walhasil, inilah kesempurnaan Islam dalam mengatasi masalah bencana ekologis yang disebabkan oleh pembangunan kapitalistik. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan bencana ekologis dan mengakhiri malapetaka yang menimpa umat, sangat penting bagi negeri ini untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.
Wallahu a’lam bii ash-Shawab.
