Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Rasulullah saw. bersabda,
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
“Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari).
Dalam hadis tersebut, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan pangan. Statusnya sama, yakni sebagai kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi. Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan mendasar itu. Oleh karenanya, negara tidak boleh mengkomersialisasi kesehatan sebagai jasa atau komoditas karena merupakan kebutuhan pokok bagi publik
Hanya saja problem kesehatan saat ini masih menjadi perbincangan. Masih banyaknya fasilitas dan nakes yang tidak merata, berbiaya mahal/komersialisasi, dll. menjadi masalah yang belum terselesaikan. Alhasil alih-alih mendapat layanan terbaik, saat ini belum semua warga negara bisa mengakses layanan kesehatan.
Terkait nakes, Presiden Jokowi pada 24 April 2024 mengatakan, saat ini jumlah dokter di Indonesia masih kurang. Rasionya hanya 0,47 per seribu penduduk, padahal rasio standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah 1 per seribu penduduk. Indonesia masih kekurangan 124 ribu dokter umum dan 29 ribu dokter spesialis. Menkes Budi Gunadi pun mengatakan Indonesia butuh 20 tahun untuk mencapai jumlah dokter spesialis yang sesuai standar dunia.
Selain kurang, sebaran tenaga kesehatan juga tidak merata. Banyak dokter masih terkonsentrasi di Jawa. Sebanyak 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Jawa. Di DKI Jakarta, satu dokter melayani 608 penduduk, sedangkan di Sulawesi Barat, satu dokter melayani 10.417 penduduk. Miris, di tengah menjamurnya sekolah kedokteran, dan sekolah yang berkaitan dengan medis, ternyata masalah kurangnya nakes belum teratasi.
Demikian juga terkait fasilitas kesehatan yang tersedia. Fasilitas yang ada tidak merata sehingga banyak penduduk melakukan pengobatan mandiri tanpa konsultasi ke tenaga kesehatan. Data BPS menunjukkan bahwa 80,9% penduduk perdesaan dan 78,8% penduduk perkotaan pernah melakukan pengobatan mandiri.
Karut Marut Problem Kesehatan di Era Kapitalisasi Kesehatan
Di dalam sistem kapitalisme, kesehatan merupakan komoditas bisnis sehingga para kapitalis sebagai pemilik modal akan terus berlomba-lomba menyediakan namun dengan harga yang mahal demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisasi kesehatan menjadi irama yang memarginalkan rasa kemanusiaan.
Dalam sistem kapitalisme Negara hanyalah regulator dan fasilitator terhadap urusan kesehatan. Negara seakan tak acuh atas layanan kesehatan agar bisa di akses oleh setiap individu. Pemberian jaminan kesehatan dengan BPJS Kesehatan seakan tulus membantu namun Realitanya negara membiarkan rakyat membiayai layanan kesehatan dengan membayar iuran. Bagi yang bayar dilayani, yang tidak, gigit jari.
Kapitalisasi yang dilakukan negara telah membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis (swasta) untuk menguasai sektor kesehatan, mulai dari industri obat, alat kesehatan, hingga jaringan apotek dan rumah sakit. Walhasil, regulasi dan kebijakan pemerintah yang melegalkan kapitalisasi kesehatan smenjafikan layanan kesehatan makin mahal dan sebarannya tidak merata yang mengakibatkan banyak rakyat kesulitan mengaksesnya, padahal rakyat membayar iuran kesehatan yang nominalnya pun terus naik. Pemerintah menjanjikan kesehatan menjadi prioritas anggaran, tetapi kenyataannya kesehatan tetap saja mahal dan sulit diakses.
Sekalipun negara merasa sudah menjamin kesehatan rakyat dengan menargetkan standar internasional untuk pendidikan, profesi, serta ketenagakerjaan di sektor kesehatan, realisasinya kapitalisasi kesehatan justru menjadikan akreditasi sebagai lahan bisnis yang membebani para tenaga kesehatan. Biaya kuliah tenaga medis (dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis) sudah sangat mahal, setelah lulus masih pula dibebani biaya untuk mengurus akreditasi. Wajar saja rasio jumlah dokter tidak kunjung mencapai standar. Ini disebabkan biaya kuliah yang sangat mahal dan masih ada keharusan membayar akreditasi.
Mirisnya ketika negara menargetkan kesehatan untuk semua sebagaimana tema Hari Kesehatan Dunia 2023, kebijakan pemerintah justru membuat kesehatan makin mahal. Rakyat miskin di seluruh pelosok negeri tidak bisa menikmatinya. Sistem kapitalisme telah menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis, bukan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Negara seakan tidak memiliki niat kuat untuk membuat rakyatnya sehat.
Paradigma Islam dalam Menjamin Kesehatan Rakyat
Sungguh, Islam telah memosisikan kesehatan sebagai kebutuhan asasi. Sebagaimana sabda Rasululillah Saw.,
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin ‘Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku ‘Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari ‘Abdu Rabbih bin Sa’id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla. (HR Muslim).
Dalam pandangan Islam, negara wajib memastikan tiap-tiap individu rakyat mendapatkan layanan kesehatan. Tidak boleh ada rakyat yang terabaikan kesehatannya. Rasulullah saw. bersabda,
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Dalam Islam negara adalah pelayan rakyat, pelayanan kesehatan secara gratis seharusnya menjadi kewajibannya sebagaimana dalam Muqaddimah ad-Dustuur Pasal 164, “Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan.”
Dalam hal ini Rasulullah saw. telah mencontohkannya. Sebagai pemimpin umat Islam beliau menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat. Dari Jabir ra., ia berkata, “Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter untuk Ubay bin Kaab.” (HR Muslim).
Dalam sistem Islam negara juga akan selalu memastikan kesehatan rakyat apakah terpenuhi atau tidak termasuk dalam aspek tenaga kesehatannya. Apakah cukup jumlahnya, apakah sebarannya merata, dan apakah kualitasnya sesuai standar. Demikian pula negara sangat memperhatikan ketersediaan pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas secara gratis sehingga bisa dijangkau oleh semua orang. Negara menyediakan kampus kesehatan, staf pengajar, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Negara juga membangun industri farmasi sehingga kebutuhan obat bisa dipenuhi secara mandiri, tidak perlu impor. Negara membiayai aktivitas penelitian di bidang kesehatan meski membutuhkan biaya besar.
Negara memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah yang mencukupi di semua jenjang (primer, sekunder, dan tersier), kelengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan obat untuk semua jenis penyakit yang diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Jika diperlukan, negara akan menyediakan rumah sakit keliling dan kapal rumah sakit untuk melayani rakyat di daerah pelosok dan terpencil.
Dalam sistem Islam, negara juga melakukan upaya preventif untuk mencegah rakyat sakit, yaitu dengan edukasi melalui sistem pendidikan dan informasi (i’lamiyah), vaksinasi, penerapan pola makan dan gaya hidup sehat ala Islam, penyediaan rumah dan lingkungan yang bersih dan sehat, penyediaan air bersih untuk konsumsi dan sanitasi, jaminan ketersediaan makanan dan minuman yang sehat bergizi, penyediaan alat dan tempat olahraga untuk rakyat, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan baik, penanaman toga di lingkungan permukiman, dan lain-lain.
Dalam sistem Islam semua rakyat, baik kaya ataupun miskin, muslim ataupun kafir, berhak menikmati layanan kesehatan gratis dengan kualitas layanan terbaik. Di rumah sakit, setiap pasien diterima dan mendapatkan layanan kesehatan, termasuk fasilitas kamar, baju ganti, makanan, dan obat.
MaasyaaAllaah, semua layanan tersebut disediakan negara secara gratis. Sumber pendanaannya dari baitulmal, terutama dari pos kepemilikan umum yang di antaranya meliputi hutan, laut, sungai, dan berbagai tambang. Negara mengelola pos ini secara amanah sesuai syariat Islam dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat, termasuk untuk penyediaan layanan kesehatan gratis. Dengan demikian, kesehatan untuk semua rakyat akan terwujud nyata dalam sistem Islam (Khilafah).
Sejatinya, sejarah peradaban Islam telah mencatat bahwa layanan kesehatan pada masa Khilafah luar biasa bagus dan benar-benar gratis. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia berkata,
“Saya pernah sakit keras pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Khalifah Umar memanggil dokter untukku.” (HR Al-Hakim).
Tak terlewatkan pula pada masa para khalifah. Mereka membangun rumah sakit dan terus-menerus menyempurnakannya.
Bimaristan Al-Mansouri yang dibangun di Kairo, Mesir pada 1248 M dengan 8.000 tempat tidur dan banyak bangsal khusus. Rumah sakit ini dilengkapi fasilitas ruang salat untuk pasien. Penerimaan pasien tidak memandang ras, warna kulit, atau agama. Tidak ada batasan waktu untuk rawat inap, pasien tetap di rumah sakit sampai benar-benar sembuh. Pasien yang pulang diberi satu set pakaian baru dan uang saku.
Negara pun membangun bimaristan khusus untuk penyakit tertentu, seperti bimaristan psikiatri dan bimaristan kusta. Tersedia juga bimaristan keliling bagi para musafir.
Demikiijuga pada masa Khalifah Al-Muqtadir (908—932 M) dan Al-Qahir (932—934 M) dari Khilafah Abbasiyah, negara menyediakan dokter-dokter untuk para narapidana di penjara setiap hari, membawa obat-obatan dan minuman untuk mereka, berkeliling ke seluruh bagian penjara, dan mengobati yang sakit (Ibn Qifthi, Tarikh al-Hukama’).
Pada masa Islam berkuasa, penguasa dalam gemar mewakafkan hartanya untuk keperluan umat, termasuk kesehatan. Seorang penguasa bernama Saifuddin Qalawun (673 H/1284 M) mewakafkan hartanya untuk memenuhi biaya tahunan rumah sakit Al-Manshuri Al-Kabir, termasuk membayar gaji karyawan rumah sakit. Di rumah sakit tersebut ada petugas yang khusus berkeliling setiap hari untuk memberikan motivasi kepada para pasien.
Dr. Ragib As-Sirjani dalam buku Masterpieces of Awqaf in Islamic Civilization menulis, rumah sakit wakaf tersebar luas pada masa Khilafah Abbasiyah. Para khalifah mendatangkan para dokter senior untuk bekerja di rumah sakit itu. Negara membeli kitab-kitab karya para ilmuwan medis dan mewakafkannya untuk rumah sakit umum sehingga para dokter junior dapat memanfaatkannya.
Di Bagdad ada Rumah Sakit Al-Adhdi. Pengobatannya gratis untuk seluruh penduduk. Pasien mendapatkan perhatian yang istimewa di rumah sakit dengan mendapatkan pakaian baru yang bersih, berbagai macam gizi, obat-obat sesuai keperluan, dan setelah sembuh, pasien diberi biaya transportasi agar dapat kembali ke negerinya.
Hebatnya lagi, rumah sakit dalam Khilafah memiliki aula yang besar untuk perkuliahan kedokteran, juga perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku yang diperlukan para dokter dan mahasiswa. Perpustakaan di Rumah Sakit Ibnu Thulun di Kairo memiliki lebih dari 100 ribu buku.
Gambaran di atas menunjukkan betapa bertanggungjawabnya pemimpin dalam Khilafah terhadap urusan kesehatan rakyat. Negara Khilafah menjamin penuh kesehatan sehingga terwujudlah kesehatan untuk seluruh rakyat.
Berkebalikan dengan kepemimpinan sekuler. Sistem ini malah menjadikan penguasa abai terhadap perannya sebagai raa’in. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Kesehatan dikapitalisasi atau menjadi industri. Jika pun ada anggaran kesehatan, maka yang diprioritaskan dan upaya peningkatan standarisasi profesi kesehatan sejatinya bukan untuk rakyat, melainkan demi melayani kepentingan korporasi
Oleh karena itu karena kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang wajib disediakan negara, maka jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat secara rigid hanya mungkin terwujud dalam sistem kepemimpinan Islam yang telah terbukti meriilkan pemenuhan kesehatan tanpa memberatkan.
Wallaahu a’laam bisshawaab.
