Oleh: Ummu Nazba
Dikutip dari TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa perusahaan siap mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan aset yang dimiliki pemerintah. Sebagai pengembang milik pemerintah, Perumnas memiliki tanggung jawab untuk mengelola asetnya secara optimal demi mendukung realisasi program tersebut.
Dari total tiga juta rumah yang direncanakan, dikutip dari Antara, sekitar 20 persen akan dialokasikan sebagai rumah bersubsidi, sementara sisanya dikembangkan untuk hunian komersial. Pembangunan ini mencakup dua jenis hunian, yaitu rumah tapak yang direncanakan untuk wilayah dengan ketersediaan lahan luas dan rumah vertikal, seperti apartemen serta rumah susun, yang difokuskan untuk wilayah perkotaan.
Proyek ini juga akan mencakup wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang, dan Bontoa di Makassar. Di Kota Bekala, Perumnas bekerja sama dengan PTPN untuk memanfaatkan lahan seluas 241 hektare dari total 800 hektare tanah yang tersedia. Di Talang Keramat, area pengembangan mencakup sekitar 100 hektare, sementara di Bontoa sekitar 90 hektare.
Saat ini keinginan memiliki rumah dirasa sangat sulit oleh sebagian besar masyarakat.
Jangankan rumah impian yang indah megah, rumah kecil yang sederhanapun dirasa sangat sulit untuk dimiliki.
Jangankan rumah, sebagian besar lagi masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Begitulah mirisnya keadaan kita saat ini.
Hari ini memiliki rumah layak masih menjadi impian jutaan keluarga karena harganya mahal akibat tata kelola perumahan diatur berdasar kapitalisme.
Negara dalam sistem ini berperan sebagai regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengendalikan pembangunan perumahan rakyat untuk mendapatkan untung (kapitalisasi). Tapi narasi yang digunakan seolah-olah negara sedang bekerja memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah layak.
Gaya kepemimpinan seperti ini lahir dari sistem Kapitalisme yang jauh dari fungsi riayah dan tidak memiliki dimensi ruhiyah.
Dalam pandangan Islam rumah adalah salah satu kebutuhan asasiah disamping sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan yang wajib dijamin oleh negara melalui penerapan sistem politik ekonomi Islam.
Negara menciptakan support system sehingga rakyat dengan mudah memiliki rumah layak, mulai dari sistem politik sentralisasi, sistem ekonomi dan keuangan, sistem pendidikan, dll. Hal ini niscaya karena penguasa muslim berfungsi sebagai raa’in(Pemimpin) dan sisem hidup yang diterapkannya yaitu syariat Islam kafah.
Dengan diterapkannya sistem Islam dimuka bumi ini, niscaya segala bentuk permasalahan masyarakat akan minim terjadi.
Wallahu ‘alamDikutip dari TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa perusahaan siap mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan aset yang dimiliki pemerintah. Sebagai pengembang milik pemerintah, Perumnas memiliki tanggung jawab untuk mengelola asetnya secara optimal demi mendukung realisasi program tersebut.
Dari total tiga juta rumah yang direncanakan, dikutip dari Antara, sekitar 20 persen akan dialokasikan sebagai rumah bersubsidi, sementara sisanya dikembangkan untuk hunian komersial. Pembangunan ini mencakup dua jenis hunian, yaitu rumah tapak yang direncanakan untuk wilayah dengan ketersediaan lahan luas dan rumah vertikal, seperti apartemen serta rumah susun, yang difokuskan untuk wilayah perkotaan.
Proyek ini juga akan mencakup wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang, dan Bontoa di Makassar. Di Kota Bekala, Perumnas bekerja sama dengan PTPN untuk memanfaatkan lahan seluas 241 hektare dari total 800 hektare tanah yang tersedia. Di Talang Keramat, area pengembangan mencakup sekitar 100 hektare, sementara di Bontoa sekitar 90 hektare.
Saat ini keinginan memiliki rumah dirasa sangat sulit oleh sebagian besar masyarakat.
Jangankan rumah impian yang indah megah, rumah kecil yang sederhanapun dirasa sangat sulit untuk dimiliki.
Jangankan rumah, sebagian besar lagi masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Begitulah mirisnya keadaan kita saat ini.
Hari ini memiliki rumah layak masih menjadi impian jutaan keluarga karena harganya mahal akibat tata kelola perumahan diatur berdasar kapitalisme.
Negara dalam sistem ini berperan sebagai regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengendalikan pembangunan perumahan rakyat untuk mendapatkan untung (kapitalisasi). Tapi narasi yang digunakan seolah-olah negara sedang bekerja memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah layak.
Gaya kepemimpinan seperti ini lahir dari sistem Kapitalisme yang jauh dari fungsi riayah dan tidak memiliki dimensi ruhiyah.
Dalam pandangan Islam rumah adalah salah satu kebutuhan asasiah disamping sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan yang wajib dijamin oleh negara melalui penerapan sistem politik ekonomi Islam.
Negara menciptakan support system sehingga rakyat dengan mudah memiliki rumah layak, mulai dari sistem politik sentralisasi, sistem ekonomi dan keuangan, sistem pendidikan, dll. Hal ini niscaya karena penguasa muslim berfungsi sebagai raa’in(Pemimpin) dan sisem hidup yang diterapkannya yaitu syariat Islam kafah.
Dengan diterapkannya sistem Islam dimuka bumi ini, niscaya segala bentuk permasalahan masyarakat akan minim terjadi.
Wallahu ‘alam
