Oleh : Hasmiati A.md
(Pemerhati Sosial)
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, meninjau pelaksanaan program makan siang gratis, yakni Makan Gratis Bergizi (MGB) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan pada Rabu (11/12).
Akmal menjelaskan bahwa alokasi anggaran program ini berasal dari APBN. Namun, mengingat tingginya harga kebutuhan pangan di Kaltim, khususnya Balikpapan, Pemprov sedang mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana melalui APBD. (Tribunkaltim.co, 11/11/2024)
Di sisi lain Dinkes Kaltim berharap program MGB di tahun depan bisa mendorong peningkatan gizi bagi anak-anak dan mampu menekan angka stunting di Kaltim. (12/12/2024)
Program MGB adalah program unggulan pemimpin baru telah disosialisasikan di daerah Kaltim tapi sayangnya anggaran tersebut tidak sesuai dengan janji dan ekspektasi rakyat. Program Makan Gratis Bergizi (MGB) dan berkualitas di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok rakyat yang makin tinggi.
Pemimpin dalam sistem Kapitalis setengah hati mengurusi rakyat. Bagaimana mungkin standar minimalis Rp.10.000 bisa mengcover makanan bergizi dan berkualitas? Apalagi setiap daerah memiliki tingkat harga kebutuhan berbeda-beda.
Contoh harga kebutuhan kota Balikpapan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim.
Pemerintah menganggap setiap daerah mampu menjangkau Rp.10.000 untuk MBG. Tentu saja tiap daerah berbeda, akibatnya daerah yang mampu akan menambah dana lewat APBD lagi jika ingin memenuhi target MBG. Lantas bagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal dan APBD tidak memadai seperti Balikpapan? Bagaimana pula dengan daerah lain di pedalaman Kaltim yang masih terkendala distribusi kebutuhan sehingga harga kebutuhan di sana bisa berkali-kali lipat mahalnya.
Mampukah anggaran Rp.10.000 memenuhi MGB?
Sistem Kapitalisme sekuler tidak memiliki sumber pendapatan negara yang kokoh dan stabil karena hanya mengharapkan pemasukan dari pajak dan utang ribawi. Rakyat bagaikan mati di lumbung padi, memiliki kekayaan alam yang begitu besar tapi faktanya jauh dari kata sejahtera. Rakyat tetap berjibaku dengan kemiskinan ekstrim dan struktural yang berefek tingginya angka stunting. Belum lagi badai PHK tinggi akibat banyaknya industri dalam negeri yang tak mampu bersaing di pasar global dan tingginya inflasi. Lapangan kerja yang sulit sehingga rakyat harus bertaruh nasib menjadi buruh migran yang rawan dideportasi dan terjaring TPPO. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin dalam.
Semua itu adalah gambaran bahwa negeri jauh dari kata makmur dan sejahtera. Demikianlah akibat tata kelola SDAE yang dikuasai segelintir orang dan pemimpin negeri yang tidak amanah menjalankan kepemimpinannya. Masihkah berharap pada pemimpin Kapitalis saat ini?
Berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam sistem Islam pemimpin negara sepenuh hati mengurus rakyat (Ri’ayah) memenuhi kebutuhan hidup rakyat termasuk di antaranya layanan kesehatan dan pendidikan gratis berkualitas. Daulah Islam memiliki pemasukan negara yang solid dan kokoh berasal dari SDAE yang kaya dikelola oleh negara sebagai kepemilikan umum. Bisa berasal dari harta tambang, minyak dan gas bumi, hasil laut, sungai, perairan, mata air, dan hutan serta aset-aset lainnya yang diproteksi negara.
Adapun pemasukan negara lainnya diperoleh dari harta Fa’i, kharaj, Ghonimah, khumus, usyur, jizyah, dan dhoribah. Selanjutnya harta kepemilikan umum yang kaya itulah negara Islam mampu memberi makan gratis, bergizi, halal dan thoyib di seluruh lapisan masyarakat bukan hanya pada pelajar dan ibu hamil seperti saat ini.
Sistem pemerintahan Islam sentralistik, dengan distribusi kebutuhan rakyat merata di semua wilayah Daulah Islam. Tidak ada yang namanya daerah tertinggal. Setiap daerah akan dipenuhi anggaran sesuai kebutuhannya sehingga kesejahteraan dan distribusi kebutuhan rakyat dijamin individu per individu oleh negara.
Support sistem dan penguasa dalam Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) bagi rakyatnya. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah dan ada pertanggungjawaban di yaumil hisab kelak.
Rasulullah Saw bersabda:
“Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Pemimpin amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan hakiki. Spirit keimanan akan mencegah penguasa melakukan korupsi dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Demikianlah sistem kepemimpinan Islam harapan masa depan. Wallahu a’lam bissowab.
