By Ummu Ihsan
( Aktivis Muslimah )
Masih menjadi polemik dalam negara ini salah satunya proyek pembangunan IKN, yang mana masih berlanjut hingga saat ini. Memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit tentunya. Pertanyaan selanjutnya, Anggaran dari manakah untuk melanjutkan membangun ibu kota baru IKN( Ibu kota Nusantara ) .
Hal ini adalah sebuah beban yang di paksakan dari pemerintah sebelum kabinet merah putih.
Di kutip dari Berita cnnmedia.com, IKN akan di gunakan jika sudah ada sarana politik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif, baru mau menempati ibu kota Nusantara tersebut. Dan di perkirakan pada tanga 17 Agustus 2029 nanti Prabowo Subianto Akan berkantor di IKN. Bukankah wacana ini pun pernah terjadi di masa jokowi? Dan faktanya sampai jabatan paripurna pun belum di tempati, karena banyak bangunan dan infrastruktur yang belum memadai, bahkan hanya menambah pengeluaran yang tidak sedikit untuk perayaan Hari kemerdekaan Indonesia terbaru 17 Agustus 2024, yang diadakan di IKN, kemarin. Apakah hal ini akan ter ulang kembali? Dalam kabinet yang baru ini? Jika iya,
sudah barang tentu hutang negarapun akan semakin bertambah. Karena hal tersebut tidaklah semudah yang di wacanakan, proses panjang yang membuat biaya triliunan bahkan lebih dari hal ini, sangat menguras APBN, yang ujungnya menambah hutang ke Luar negeri. Tidak cukup sampai di situ, Beban rakyatnya pun semakin bertambah, dengan di naikan tarif pajak, di cabut nya subsidi BBM, yang mana dua aspek ini berpengaruh ke aspek yang lain nya.
Lagi -Lagi Rakyatnyalah yang menjadi korban pembangunan IKN tersebut.
Pembangunan kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan memerlukan waktu yang panjang dan mangkra, karena saat ini yang lagi di gencarkan adalah swasembada pangan, namun hal itu pun tidak akan menyelesaikan permasalah kemiskinan yang di tuju, yang ada malah ketimpangan sosial, karena tidak meratanya bantuan-bantuan yang digelontorkan untuk masyarakat. Sehingga timbul problem -problem baru.
Di dalam Islam, tatanan kota yang baik merupakan upaya memajukan negara , akan tetapi pemerintah pun akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu terutama ,sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan , yang menjadi pokok kebutuhan rakyat. Bukan dengan menambah utang negara untuk membangun Ibukota yang sejatinya tidak di perlukan, karena sudah ada Ibu kota yang memadai. Jadi walaupun pemerintah sudah berganti sedangkan sistem masih melanjutkan yang lama maka, tidak akan ada perubahan. Bahkan akan terus mengalami kemunduran dan menambah hutang negara, demi mewujudkan IKN. Yang menjadi salah satu dari program yang sudah bertahun -tahun belum selesai. Kapitalisme yang melahirkan oligarki politik, ekonomi, sosial dan budaya lah yang sebenarnya tujuan mereka. Inilah potret kehidupan yang sangat menyengsarakan masyarakat. Solusi terbaik kembali mengunakan sistem islam yang menyelesaikan problematika Umat. Wallahu A’lam Bisshowwab
