Oleh : Siti Zaitun.
Tahun 2024 adalah tahun politik dimana Indonesia melakukan pesta rakyat untuk memilih pemimpin, mulai dari presiden, wakil rakyat hingga pemimpin daerah. Seluruh rakyat diperbolehkan menggunakan hak suaranya secara langsung untuk menentukan pemimpin mereka di masa depan. Setelah pemilihan presiden selesai, lanjut pemilihan kepala daerah ( pilkada) yang dilakukan seretak tepat pada tanggal 27 November 2024 lalu. Namun, partisipasi rakyat pada pilkada tahun ini mengalami penurunan.
Partisipasi rakyat pada pilkada tahun 2024 adalah yang terendah sepanjang sejarah, hanya mencapai 68,18 persen. Pilkada Jakarta dan Sumatra Utara ( Sumut) menempatinya urutan terendah dari seluruh daerah di Indonesia. Jika dihitung suara sah di jakarta hanya sekitar 53 persen dari seluruh jumlah daftar pemilih tetap ( DPT) dan jumlah rakyat yang pergi ke tempat pemungutan suara ( TPS) mencapai 57,6 persen. Begitu juga dengan Sumut hanya sebesar 55,6 persen. ( Liputan6. com, 03-12-2024).
Penyebab partisipasi rakyat rendah ada banyak hal penyebab rendahnya partisipasi rakyat pada pilkada 2024 diantaranya:
Pertama: adanya kelelahan dan kejenuhan masyarakat dan petugas pilkada karena menyelenggarakan pemilu nasional dan pilkada serentak pada tahun yang sama. Hal ini mempengaruhi kinerja petugas dalam persiapan pilkada dan mensosialisasikannya.
Kedua: ketidakpuasan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang diusung partai. Rakyat tidak melihat kesesuaian calon dengan keinginan rakyat. Beberapa calon yang diusung partai adalah orang yang akan bekerja untuk partai, bukan untuk membela rakyat. Bahkan, sebagian calon telah diketahui latar belakang kepemimpinannya. Adapun tokoh yang diinginkan rakyat tidak diusung partai seperti pilkada Jakarta, tidak adanya Anies Baswedan dalam daftar calon gubernur DKI Jakarta.
Ketiga: bencana alam. Adanya bencana alam, seperti banjir bandang dan longsor di wilayah Sumut, termasuk diMedan, ibu kota provinsi. Banjir yang melanda wilayah Sumut tepat pada hari pilkada membuat masyarakat lebih memilih menyelamatkan hartanya dari pada datang ke TPS. Bahkan, beberapa TPS pun ikut terkena banjir hingga pemilihan tidak bisa dilaksanakan.
Keempat: penegakkan hukum terkait pelanggaran pidana pilkada tidak optimal. Banyak aktivitas politik uang di tengah-tengah masyarakat masih terjadi. Walaupun pilkada 2024 bukanlah pertama kali, tetapi calon pemimpin daerah tetap saja menggunakan jalan kotor, yaitu membagi- bagikan uang untuk memenangkan kompetisi pilkada.
Kelima: rakyat apatis. Sebagian rakyat sadar bahwa memilih atau tidak, tidak akan mengubah nasib mereka, justru makin buruk. Sikap apatis ini telah mengakar kuat di benak masyarakat hingga mereka enggan berpartisipasi dalam pilkada tahun ini.
Matinya Eksistensi demokrasi Partisipasi rakyat rendah pada pilkada 2024 menjadi ketakutan tersendiri bagi pemerintah. Pasalnya, akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memimpin. Kelayakan pemimpin daerah pun akan dipertanyakan. Rakyat juga akan enggan mengikuti aturan karena merasa bahwa pemimpin itu bukan pilihan hati mereka.
Selain itu, tingginya angka golput ini juga menunjukkan eksistensi demokrasi dimata rakyat. Demokrasi telah menghianati rakyat berulang kali. Rakyat hanya dilibatkan dalam pemilu, tetapi tidak dalam perbuatan kebijakan. Keberadaan demokrasi di Indonesia jelas akan menjadi permasalahan besar bagi dunia internasional karena rakyat tidak lagi percaya.
Sikap Apatis Masyarakat.
Ada sejarah panjang yang terus berulang dalam demokrasi hingga menghasilkan sikap apatis di masyarakat. Masyarakat tidak lagi percaya pada proses politik yang berlangsung karena adanya manipulasi, kecurangan, dan ketidakadilan yang selalu mewarnai pilkada. Proses pilkada yang sering memenangkan calon yang punya kemampuan. Lebih memihak kepada yang punya relasi dari pada keinginan rakyat. Sikap buruk pemerintah lebih terlihat nyata setelah dinyatakan menang. Lagi-lagi rakyat harus menelan pil pahit, yaitu diabaikan dan dilupakan oleh pemimpinnya sendiri.
Demokrasi juga telah menjadikan calon pemimpin daerah bekerja demi kepentingan pribadi dan partai, apa pun akan dilakukan demi meraih kemenangan. Tak heran, mereka akan dibantu oleh tokoh politik yang punya kepentingan untuk memenangkan kompetisi pilkada seperti di Sumut, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah mendapatkan dukungan penuh dari jokowi.
Kerusakan sistem demokrasi terlihat nyata di mata rakyat yang berefek munculnya sikap apatis. Namun, sikap apatis rakyat seperti perahu ditengah lautan, tidak tahu kemana akan berlabuh. Rakyat masih menganggap individu pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak kompeten dalam menerapkan demokrasi, sehingga menyengsarakan rakyat, padahal demokrasi telah cacat dari lahir dan akan menimbulkan kerusakan di seluruh aspek kehidupan.
Pentingnya Dakwah Islam.
Sikap apatis rakyat yang tidak percaya pada proses pilkada dalam demokrasi harus diluruskan. Rakyat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran yang rusak bahwa pemimpin atau rezim yang salah. Rakyat harus sadar demokrasilah penyebab kesengsaraan dan abainya pemimpin terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap kaum Muslim menyampaikan dakwah untuk kembali kepada Islam.
Pilkada Dalam Islam.
Dalam islam kepala daerah atau wali ditunjuk langsung oleh kholifah. Syarat wali juga telah ditentukan syara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin an- Nabhani dalam kitabnya berjudul, Stuktur Negara Khilafah, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, balig, berakal, adil, dan memiliki kemampuan.
Dasar pengangkatan wali adalah aktivitas Rasulullah SAW, yang pernah mengangkat wali di berbagai negeri. Beliau telah menetapkan bagi mereka gak untuk memutuskan persengketaan.
Setiap wali yang telah ditunjuk harus bertanggung jawab atas amanahnya, yaitu menerapkan hukum Islam di wilayahnya. Khalifah akan senantiasa mengawasi dan mengontrol kinerja para wali agar tetap berjalan sesuai dengan hukum syara, jika melenceng, kholifah tidak akan segan untuk memecatnya dan mengganti dengan yang amanah. Oleh sebab itu, memilih para wali harus dari kalangan orang-orang yang memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, memiliki ilmu, dan ketakwaan.
Dengan standar inilah para wali akan mampu melaksanakan tugasnya tanpa menzalimi rakyat. Dari Sulaiman bin Buraidah menyampaikan riwayat dari bapaknya yang berkata,
” Rasulullah SAW. Itu jika mengangkat seorang amit pasukan atau datasemen, senantiasa berpesan, khususnya kepada mereka agar bertakwa kepada Allah SWT. Dan kepada kaum muslim yang ikut bersamanya agar berbuat baik. ” ( HR. Muslim.)
Pilkada 2024 yang telah dilaksanakan sejatinya tidak akan pernah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik selama masih bersandar pada sistem demokrasi.
Wallhu a’lam bishowab.
