Operasi Pasar Murah: Solusi Sementara atau Langkah yang Perlu Dievaluasi?

1. Oleh: Nadiya Dwi Puspita
   Penggiat Literasi

   Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) di Kantor Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. (10/12/2024). Disaat pelaksanaan OPM, Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan bahwa Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi dilaksanakan untuk pengendalian inflasi daerah, termasuk dalam rangka menjelang tahun baru. (bandungraya.net, 10/12/2024)

    

   Selain itu, paket OPM bersubsidi ini telah tersebar di 15 kecamatan sebanyak 20.618 paket di kabupaten Bandung. Adapun, Operasi Pasar Murah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah, sehingga tidak heran jika masyarakat sangat antusias.
   Akibat Pengaruh Kapitalisme
   Sejumlah bahan pokok semakin mahal di tahun 2024. Misalnya, harga minyak goreng kemasan sederhana naik dari Rp 18.700 menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan harga dari Rp 15.420 menjadi Rp 16.000 per kilogram terjadi pada beras premium. Kenaikan harga dari Rp 17.990 menjadi Rp 18.290 per kilogram terjadi pada gula konsumsi. Harga beras medium naik dari Rp 13.460 menjadi Rp 13.700 per kilogram.
   Dengan adanya kenaikan harga dari bahan pokok, tentunya adanya operasi pasar murah akan menjadi opsi pilihan warga menengah kebawah. Namun, operasi pasar murah seharusnya bukan sekadar solusi sementara ketika harga bahan pokok melonjak. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Kenaikan pada harga pokok yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak menunjukkan pengelolaan yang keliru dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
   Operasi pasar murah yang melibatkan korporasi justru cenderung menguntungkan pihak ketiga dibanding meningkatkan daya beli masyarakat. Fenomena ini mencerminkan lemahnya fungsi negara dalam mengelola kebutuhan rakyat akibat pengaruh kapitalisme. Dari sini diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
   Adanya kenaikan dari harga pokok ini memunculkan dugaan adanya praktik kartel, yaitu kongkalikong antara pengusaha dan produsen. Hal ini dianggap aneh, mengingat Indonesia adalah produsen CPO (Crude Palm Oil) dan berbagai komoditas pangan seperti beras, kelapa, dan ikan terbesar di dunia. Akan tetapi, meskipun memiliki potensi besar dalam sektor agrikultur, harga bahan pokok di Indonesia tetap sering mengalami kenaikan. Adanya dugaan kartel (Produsen besar yang menguasai pasar cenderung memainkan harga dengan menaikkannya secara serempak). Ini didasarkan pada tiga faktor utama, yaitu:
   Kompak Menaikan Harga, dimana biasanya produsen kompak menaikkan harga dengan alasan harga CPO minyak meningkat, meski biaya produksi kelapa sawit tidak mengalami kenaikan. Kemudian, adanya Integrasi Produsen, dimana produsen CPO yang juga memiliki pabrik minyak goreng seharusnya tidak perlu menaikkan harga secara bersama-sama, karena mereka memiliki bahan baku sendiri. Sebaran industri yang tidak merata juga memperkuat sinyal oligopoli. Pemerintah saat ini Fokus Pada Ekspor, dimana produsen lebih mementingkan ekspor untuk meraih keuntungan lebih besar akibat tingginya harga CPO internasional, meskipun alasan kekurangan bahan baku domestik kurang dapat dipercaya.

   Berdasarkan ketiga faktor di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah sering bertindak sebagai pemadam kebakaran bukan mencegah kebakaran. Seharusnya pemerintah membangun fundamen ekonomi yang kokoh dengan membangun sektor riil dan menghilangkan sektor non riil sehingga inflasi bisa dicegah.
   Pasalnya sektor rill adalah aktivitas ekonomi yang langsung menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dalam bidang pertanian yakni produksi beras, sayur, dan buah-buahan. Kemudian di bidang perdagangan yaitu, penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sehingga hasil produksinya dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dan memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi melalui barang/jasa fisik.
   Berbeda halnya dengan non rill, yaitu sektor non riil berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang bersifat finansial, seperti pengelolaan uang, investasi, dan transaksi keuangan. Dalam perbankan, yaitu penyimpanan uang, pemberian kredit, layanan deposito. Kemudian dalam pasar modal, jual beli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Sehingga tidak menghasilkan barang atau jasa fisik, tetapi mendukung sektor riil.
   Islam Menjaga Stabilitas Harga
   Pasar merupakan ruang interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga barang atau jasa. Dalam Islam, pasar memiliki peran penting dalam ekonomi. Di dalam islam terdapat solusi untuk menjaga stabilitas harga pasar, diantaranya:
   Yang pertama adalah harus Menghilangkan praktik yang tidak sesuai syariat, adanya penimbunan stok untuk menaikkan harga dilarang keras dalam Islam. Rasulullah saw. melarang perilaku ini karena berdampak buruk pada masyarakat. Pelaku penimbunan akan dipaksa mengeluarkan barangnya ke pasar, bahkan dapat dikenai sanksi tambahan sesuai dampaknya. Abu Umamah al-Bahili berkata, “Rasulullah saw. melarang penimbunan makanan.” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi). Kemudian yang kedua adalah, Menolak Intervensi Harga Jika terjadi ketakseimbangan (harga naik/turun drastis), negara melalui lembaga pengendali atau lembaga pengontrol harus segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang dari daerah lain. Islam hanya mendorong keseimbangan harga secara alami.
   Demikianlah Islam memberikan solusi atas setiap permasalahan. Hanya dengan Islamlah kesejahteraan bisa didapatkan oleh masyarakat. Sudah saatnya menjadikan Islam sebagai acuan dalam beraktivitas termasuk dalam memberantas para kertel.

   Wallahualam.