Oleh Rifka Nurbaeti, S.Pd
Aktivis Muslimah
Pemerintah Pusat menunjuk Jawa Barat sebagai pilot project program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tiga daerah di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, dipilih dikarenakan mempunyai karakteristik sebagai kawasan metropolitan dengan masalah sosial yang signifikan. Program ini melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial dengan skema gotong royong. (Sumber FAJARNUSANTARA.COM)
Tahapan awal program ini direncanakan untuk menempatkan 100 kepala keluarga (KK) kategori miskin ekstrem di Apartemen Transit Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Program ini meliputi pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi permodalan selama satu tahun. Program tersebut rencananya akan dimulai pada 20 Desember 2024, dengan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan. (Sumber FAJARNUSANTARA.COM)
Sebenarnya sudah sering dilontarkan berbagai strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Di antaranya ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Prakerja, perlindungan sosial (perlinsos), akses pembiayaan UMKM, dan lain-lain.
Sekarang ada rencana program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat sebagai pilot project nya. Strategi-strategi tersebut terlihat bagus dalam tataran konsep. Sayangnya, realitas penerapannya tidak sebagus itu. Semua program terkesan sekadar “pemanis” mirisnya malah diselewengkan oleh oknum pejabat terkait. Alhasil, banyak program, tetapi minim pencapaian.
Cara Pandang Kapitalistik Melahirkan Kemiskinan
Apakah itu program PPKS atau yang lainnya bukanlah solusinya, sebanyak apa pun dana yang digelontorkan untuk mengatasi kemiskinan, tidak banyak berpengaruh pada masyarakat miskin apabila akar masalahnya tidak terselesaikan. Akar permasalahannya adalah negeri ini diatur dengan arah pandang sistem kapitalis yang menciptakan kemiskinan secara struktural.
Selama negeri ini masih terjerat utang ribawi dari lembaga-lembaga internasional, kas negara akan terkuras habis hanya untuk membayar cicilan bunga utang. Tidak hanya itu, SDA dan aset negara pun terampas sebagai kompensasi pembayaran utang. Mau tidak mau, negara menarik berbagai pungutan pada rakyat, memangkas berbagai pelayanan publik, hingga mencabut subsidi. Inilah penyebab tejadinya kemiskinan yang terus berlangsung dan rakyat menderita karenanya.
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan bukan sebatas tataran konsep, melainkan terealisasi melalui politik ekonomi Islam yang dijalankan pemimpinnya sebagai peri’ayah/pengatur urusan rakyat. Hubungan antara rakyat dan penguasa adalah pelayan dan pemelihara urusan rakyatnya. Demikianlah sebaik-baik hubungan yang akan melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Pemerintah dengan visinya melayani umat, akan mampu mengentaskan seluruh permasalahan umat, termasuk kemiskinan.
Adapun mekanisme sistem ekonomi Islam dalam memberantas kemiskinan diantaranya; Pertama, pemimpin akan mengelola harta negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, baik dari harta bergerak maupun tidak bergerak, diambil dari kas baitulmal. Kedua, Departemen Sosial berperan membantu khalifah mendata pendapatan orang per orang secara detail, siapa saja yang terkategori miskin dan tidak miskin. Untuk yang miskin dan memiliki keahlian dalam bertani, misalnya, pemimpin akan memberikan modal, seperti sebidang tanah, traktor, bibit, hingga pupuk. Ketiga, pemimpin akan membuat sistem yang memonitor pergerakan harta sehingga dapat dijadikan indikator kapan terjadi ketimpangan ekonomi dan kapan mengambil langkah subsidi. Pemasukan dana subsidi diambil dari harta zakat (delapan asnaf). Juga dari harta kepemilikan negara, fai, ganimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, serta harta ghulul pejabat dan aparat. Keempat, Islam mengharamkan praktik ribawi sehingga baitulmal bisa memberi pinjaman tanpa riba. Juga melarang penimbunan uang dan monopoli, menjual dengan harga jauh di atas nilai manfaatnya, serta melarang membiarkan tanah selama lebih dari tiga tahun berturut-turut.
Kelima, negara mewujudkan revolusi industri dan teknologi supaya tidak butuh impor dan merdeka dari kendali negara-negara Barat. Keenam, negara menjadikan emas dan perak sebagai dasar mata uang supaya nilai uang rakyat tidak hilang begitu saja dengan terdepresiasinya mata uang, sebagaimana kondisi saat ini.
Pengentasan tuntas kemiskinan dalam sistem kapitalis mustahil bisa terwujud, sebab sistem inilah yang menjadi akar masalah tingginya kemiskinan itu sendiri. Berharap pada kapitalisme bagaikan pungguk merindukan bulan. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya yang mampu mengentaskan kemiskinan serta membawa umat pada kesejahteraan dan keberkahan. Allah Taala berfirman, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS Al-A’raf: 96).
Wallahualam bissawab
