Oleh : Eli Maryati
Pemerintah berencana memberi makan gratis sejumlah 82,9 juta orang anak dan ibu hamil melalui program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) sebesar Rp 10 rb per anak dan per ibu hamil per hari. Awalnya pemerintah menaksir Rp 15 rb per hari. Namun, ada penyesuaian dana setelah melihat data keluarga menengah ke bawah rata – rata memiliki 3 – 4 orang anak, jika dihitung maka setiap keluarga mendapatkan bantuan MBG Rp 30 – 40 rb per hari. Dalam sebulan total pembiayaan bisa mencapai 2,7 juta. Hal ini diputuskan setelah rapat terbatas di istana presiden Jakarta, Jum’at ( 29/11/24 ).
Sebelumnya Prabowo – Gibran mengampanyekan program MBG sejak pilpres 2024. Mereka ingin memberi makan gratis anak – anak dan ibu hamil untuk memperbaiki kualitas SDM dan juga salah satu usaha pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk buruh. Kepala kantor komunikasi kepresidenan Bpk Hasan Nasbi mengatakan, uji coba program MBG dengan anggaran Rp 10 rb per porsi sudah dilakukan hampir setahun diberbagai daerah seperti : Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Setelah dihitung dengan Rp 10 rb sudah cukup membeli makanan bermutu dan bergizi.
Turun nya anggaran MBG menjadi pemberian makanan bergizi jauh dari harapan. Target perbaikan gizi semakin tidak realistis di tengah tingginya inflasi yang mencapai 2,57 persen pada Januari 2024, serta naiknya harga bahan makanan akibat monopoli para mafia pangan. Alasan karena keterbatasan anggaran semakin menunjukkan bahwa, negara kurang serius memberikan solusi perbaikan gizi generasi.
Sungguh miris, di tengah keluhan pemerintah mengenai anggaran MBG, masyarakat justru menyaksikan ada banyak proyek yang sebenarnya tidak membawa manfaat untuk rakyat, seperti : IKN Nusantara, Rempang Eco – City, tol Cipali, dan lain sebagainya. Selain itu, kekayaan SDA Indonesia, seperti : gas bumi, batu bara, besi, emas dan lain sebagainya, seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, upah yang sangat rendah adalah salah satu kondisi umum yang tergambar dari standar UMR yang ditetapkan.
Kebijakan menyediakan makan gratis hanya akan terwujud di dalam sistem Islam yakni Khilafah, bukan sekedar bersifat materi untuk mendapatkan kesehatan dan kecukupan gizi. Lebih dari itu, jaminan makanan dari negara Khilafah adalah wujud ketaatan penguasa terhadap hadits Rasulullah Saw yang berbunyi, ” Siapa saja dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman atau damai, sehat badannya dan memiliki makan harian nya maka, seolah – olah telah dikumpulkan untuk dirinya dunia dan seluruh sisinya ( HR Tirmidzi dan Ibnu Majah ).
Untuk mewujudkan kan negara yang kuat dan mandiri Islam sangat membutuhkan SDM yang kuat terlebih untuk generasi. Agar generasi tumbuh menjadi generasi yang kuat fisiknya, makan bergizi adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah mekanisme agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi diantaranya : pertama, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar ( primer ) seperti : sandang, pangan, dan papan. Kedua, pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya, seperti : keamanan, pendidikan, dan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyatnya. Ketiga, pelayanan yang negara berikan kepada rakyat bersumber dari dana Baitulmal. Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam mewujudkan negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain, seperti swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Kelima, Islam memiliki paradigma yang khas mengenai kepemimpinan.
Dengan demikian Islam mewujudkan peran negara sebagai raa’in ( pengurus ) sekaligus sebagai junnah ( pelindung ) yang akan menjamin seluruh kebutuhan hidup rakyatnya tanpa kecuali, tidak hanya pada generasi sekolah dan ibu hamil saja. Ini karena tanggung jawab penguasa adalah jaminan kesejahteraan rakyatnya, sebagai amanah yang kelak akan Allah SWT hisab. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, ” Setiap orang adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. ( HR Bukhari dan Muslim ).
Seperti inilah Islam menetapkan standar hidup yang tinggi yang mampu diwujudkan oleh negara. Negara di dalam sistem Islam ( Khilafah ) memiliki sumber pemasukan yang beragam dan banyak yang mampu mewujudkannya. Selain itu, pemimpin di dalam sistem Islam ( Khalifah ) adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan hakiki dan yang akan mencegah penguasa melakukan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Wallahu Allam biiashwabb.
