Nama : Anissa Pratiwi
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan keprihatinannya terhadap krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah di Indonesia akibat dampak musim kemarau berkepanjangan. Ia meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna mendistribusikan air bersih secara cepat ke wilayah-wilayah terdampak.
“Krisis air bersih ini adalah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah karena menyangkut kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat. Segera berikan bantuan kepada warga yang masih mengalami krisis air,” tegas Puan kepada Parlementaria pada Rabu (11/9/2024).
Salah satu daerah yang paling terdampak adalah Kampung Leuwi Urug, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga setempat terpaksa menggunakan air kubangan dari aliran Sungai Cilaku untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, dan memasak, karena sumur-sumur mereka telah mengering. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal.
Puan mendesak agar langkah-langkah darurat segera diambil untuk mengatasi krisis di daerah-daerah yang masih mengalami kekeringan, termasuk di Kampung Leuwi Urug. “Pengiriman air bersih harus segera dilakukan sebagai solusi jangka pendek agar warga tidak lagi menggunakan air kubangan yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka,” ungkap Puan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau panjang yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh posisi gerak semu Matahari yang berada di dekat Khatulistiwa. Suhu panas di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa bulan terakhir bervariasi antara 25 hingga 34 derajat Celsius.
Puan menegaskan bahwa Pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif jangka panjang untuk menangani kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menyarankan pembangunan sarana penyimpanan air dan sumur di daerah-daerah yang rentan terhadap krisis air.
“Membangun sumur dalam atau penampungan air hujan sangat penting. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan aktivitas penghijauan seperti reboisasi di daerah tangkapan air atau perbaikan aliran sungai,” ujar mantan Menko PMK tersebut.
Puan menambahkan bahwa reboisasi dan perbaikan aliran sungai sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sumber air, agar wilayah-wilayah rentan tidak lagi mengalami krisis air setiap tahun. “Pengelolaan sumber air secara berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga ketersediaan air di masa mendatang,” ungkapnya. (ssb/aha)
Sebagai negara agraria dan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbanyak, sangat di sayang kan kasus yang terjadi kepada masyarakat ini bisa terjadi ,
Krisis air bersih adalah salah satu permasalahan yang sangat vital
Karna memang air adalah salah satu kebutuhan wajib bagi manusia untuk keberlangsungan hidup .
Bahkan dampak yang terjadi sangat lah banyak bagi masyarakat yang kekurangan air bersih,
Seharusnya negara harus memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat nya ,
Terlebih negara yang kaya akan sumber daya alam , jika di kelola dengan baik, aneh rasanya jika masyarakat bisa kekurangan air bersih ,
Namun ini lah nyata nya hidup di dalam sistem kapitalisme ,
Mengedepankan kepentingan sebelah pihak , yaitu para pemilik modal oligarki,
Sehingga penguasa tidak lagi mampu menangani kebutuhan rakyatnya ,
Negara, menurut pandangan Islam, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya air untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan air kepada swasta sepenuhnya, karena air merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara harus memastikan bahwa air bersih tersedia bagi semua orang, dengan harga yang terjangkau, atau bahkan gratis bagi mereka yang kurang mampu. Dalam konsep ini, negara berperan sebagai pelindung hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas air bersih.
Menghadapi krisis air yang semakin mengancam, penerapan konsep pengelolaan air berbasis ajaran Islam dapat menjadi solusi yang efektif.
Pertama, negara harus memperkuat regulasi terkait pengelolaan air, dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan komersial. Ini berarti negara harus mengambil alih pengelolaan air bersih dari tangan swasta, atau setidaknya memastikan bahwa pihak swasta yang terlibat dalam bisnis air tetap berada di bawah kontrol ketat pemerintah, dengan tujuan utama memastikan ketersediaan air bersih bagi semua lapisan masyarakat.
Kedua, perlu adanya pembangunan infrastruktur air bersih yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan. Negara harus bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini, sehingga setiap warga negara, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap air bersih.
Ketiga, negara harus menyediakan air bersih dengan harga yang terjangkau, atau bahkan gratis, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana kebutuhan dasar setiap individu harus dipenuhi oleh negara tanpa memandang status ekonomi mereka.
Krisis air bersih yang kita hadapi saat ini adalah cerminan dari ketidakabecusan negara dalam meriayah umatnya dan diperburuk oleh kapitalisasi sumber daya alam. Ketika air, yang merupakan kebutuhan pokok manusia, dikomodifikasi oleh perusahaan-perusahaan besar, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok menengah dan miskin. Islam menawarkan solusi yang komprehensif terhadap masalah ini, di mana air harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak. Dengan penerapan konsep ini, diharapkan krisis air bersih dapat diatasi, dan setiap individu dapat menikmati hak dasar mereka atas air bersih dengan adil dan merata. Wallahu a’lam bishshawab.
