Oleh Umi Lia
Member Akademi Menulis Kreatif
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta hampir setahun ini. Sampai akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program MBG bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan sebesar Rp10.000 per anak/ibu hamil, setiap hari. Pemerintah awalnya mengalokasikan Rp15.000, tapi melihat kondisi, anggaran yang memungkinkan untuk saat ini, senilai 10 ribu dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi. (Republika.co.id, 30/12/2024)
Alokasi anggaran senilai 10 ribu untuk mendapatkan makanan bergizi tentu memunculkan keraguan akan tercapainya tujuan. Pasalnya harga bahan pangan saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), year to year pada Januari 2024 sebesar 2,57 persen. Jadi alokasi Rp10.000 pastinya tidak cukup untuk memenuhi kualitas makanan bergizi.
Sementara itu menjadi hal yang wajar ketika pemerintah mengurangi alokasi program MBG. Karena negara yang menerapkan sistem kapitalisme tidak akan pernah memiliki sumber pendapatan negara yang kokoh. Pasalnya pemasukan utama kas negara adalah dari pajak dan utang. Di negeri ini iuran wajib menyumbang 80 persen dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai 2.247,5 triliun atau 80.2 persen dari target APBN 2024. Padahal pajak itu hasil memalak dari warga. Semakin besar jumlah yang didapat maka rakyat semakin menderita karena semua hal ada pajaknya. Kemudian dananya digunakan untuk menggaji pejabat, membiayai urusan negara, program-program untuk publik termasuk program MBG.
Konsep bernegara seperti ini zalim, karena negara hanya menjadi regulator bukan pengurus rakyat. Seluruh warga harus membayar untuk mendapatkan pelayanan yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab penguasa. Tak cukup hanya itu kualifikasi penerima program MBG juga bisa dikatakan sebagai bentuk kezaliman pada rakyat. Karena sasaran MBG hanya untuk anak-anak dan ibu hamil saja. Itu pun hanya diberikan di jam makan siang, padahal kebutuhan makanan bergizi adalah hak seluruh penduduk dan diperlukan sepanjang hari. Hanya saja penguasa kapitalisme tidak menyadari bahwa mereka sudah berbuat zalim. Tanggung jawab yang menjadi kewajibannya dibuat seolah-olah pencapaian kerja semata.
Seorang penguasa yang menyadari tanggung jawabnya akan berupaya mengentaskan kemiskinan. Karena sejatinya negeri ini memiliki modal, berupa sumber daya alam (SDA) yang jika dikelola secara mandiri akan menjadi solusi. Dengan begitu bisa menyediakan lapangan kerja buat rakyat banyak dan hasil pengelolaan itu bisa menutupi anggaran untuk kesejahteraan semua warga. Namun sayang, hal itu tidak dilakukan dalam negara yang menganut sistem demokrasi kapitalisme.
Sementara dalam sistem Islam, negara tidak akan kekurangan anggaran untuk mengurus rakyat termasuk menyediakan makanan yang halal dan tayib, bergizi serta gratis. Karena sumber dana yang masuk baitulmal melimpah, yang nantinya dibagi dalam tiga kelompok. Yaitu fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos zakat. Setiap menyediakan makanan bergizi gratis, pemerintah bisa mengalokasikan biayanya dari pos kesatu dan kedua.
Pos fa’i dan kharaj berasal dari harta ghanimah, anfal, fa’i, ‘usyur, khumus, kharaj, jizyah dan doribah/pajak. Sementara pos kepemilikan umum berasal dari barang tambang, minyak, gas bumi, listrik, laut, sungai, danau, mata air, hutan serta aset-aset yang diproteksi negara. Dari berbagai sumber anggaran ini, negara sangat mampu menyediakan makanan gratis serta bergizi dan tayib untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya pelajar dan ibu hamil saja.
Program makan gratis ini pernah dilakukan di negara yang menerapkan Islam. Misalnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada rumah yang namanya Dar Addakik atau rumah tepung untuk para musafir. Kemudian ada sekolah di masa Khilafah Abbasiyah yang menyediakan makanan berupa roti, daging dan kue serta memberi bekal yang cukup untuk keperluan siswanya. Ada pula Dar Adfah yaitu hotel-hotel yang menyediakan makanan dan minuman kepada orang fakir miskin dan para musafir. Sajian makanannya berupa ukiah roti atau sebanding dengan satu kilogram roti, 250 gram daging yang sudah dimasak serta satu piring makan dan lain sebagainya.
Di masa Khilafah Ustmani ada Imaret atau dapur umum berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke-14 sampai abad ke-19 Masehi. Dari sini penguasa mendistribusikan makanan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang seperti pengurus masjid, guru, murid, sufi, pelancong dan penduduk lokal.
Kebijakan menyediakan makanan gratis dalam sistem Islam bukan sekedar bersifat materi untuk mendapatkan kesehatan dan kecukupan gizi. Lebih dari itu jaminan makanan dari negara adalah wujud ketaatan penguasa terhadap hadis Rasulullah saw.:
“Barang siapa pada pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya dan punya bahan makanan cukup pada hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpilkan untuknya.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Inilah konsep dan mekanisme makan gratis yang disediakan oleh negara yang menerapkan sistem Islam. Penguasa tidak akan bingung dengan masalah anggaran dalam mencanangkan program-program untuk kemaslahatan rakyat. Karena pemerintah menjalankan fungsinya sebagai ra’in atau pengurus dengan sangat baik. Jadi masihkah umat percaya dan berharap mendapat pelayanan yang baik dari pemimpin di sistem kapitalisme?
Wallahu a’lam bish shawab.
