Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Jarak ribuan kilometer tidak menyurutkan niat Viyata Devi–perempuan berusia 53 tahun–untuk mengayuh sepedanya dari Jakarta menuju Bali, demi mewujudkan harapan membangun akses air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Perempuan yang akrab disapa Devi itu membuktikan bahwa semangat untuk berbuat baik tidak pernah mengenal kata terlambat. Kepeduliannya terhadap isu sosial, terutama dalam mewujudkan akses air bersih bagi anak-anak dan perempuan NTB dan NTT, mendorongnya untuk mengadakan Charity Ride Jakarta-Bali, sebagai bagian dari Jelajah Timur Water for Equality yang diinisiasi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia).Ekonom senior yang merupakan mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia tidak hanya terjadi karena pandemi Covid-19 dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga akibat kebiasaan sehari-hari kebutuhan terhadap air kemasan, seperti galon. Selama ini, menurutnya, secara tidak sadar belanja air galon sudah menggerus pemasukan rumah tangga karena mengandalkan kebutuhan dasar ini terhadap air mineral kemasan galon, botol, dan semacamnya (nationalgeographic.co.id, 07-12-2024).
Miris, gambaran di atas telah menunjukkan betapa air memang merupakan kebutuhan mendasar yang sangat urgen untuk manusia. Manfaatnya tidak hanya penting bagi kesehatan, tetapi juga menyokong kebutuhan hidup manusia. Ini artinya, air memiliki nilai guna yang tinggi bagi manusia.
Tragisnya krisis air mengancam kehidupan manusia belakangan ini. Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami krisis air bersih pada 2040. Ancaman ini tentunya memerlukan penanganan dan antisipasi khusus agar masyarakat tidak kekurangan air bersih. Kondisi krisis terjadi ketika air bersih sangat sulit dijangkau dan biaya untuk membeli air bersih menjadi mahal. Belum lagi kualitas air bersih masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung mengonsumsi air apa adanya tanpa memerhatikan aspek kesehatan.
Kenyataan pahit ini tentunya tidak muncul dengan sendirinya tanpa sebab. Untuk mengakses air bersih dan sehat yang terbebas dari mikroorganisme, khususnya parasit dan patogen, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat sering tidak punya pilihan lain selain mengonsumsi air seadanya kendati tidak memenuhi standar air konsumsi. Seharusnya sejumlah mitigasi dilakukan ntuk menyelesaikan permasalahan ini. Pakar hidrologi sekaligus Dekan Sekolah Vokasi UGM, Prof Dr. Ing. Ir. Agus Maryono, IPM. ASEAN.Eng. pernah memperkenalkan Gerakan Memanen Air Hujan Indonesia dan Gerakan Restorasi Sungai Indonesia. Menurutnya, air hujan yang turun setiap periode musim penghujan selama ini langsung dialirkan ke saluran drainase tanpa adanya upaya pengolahan kembali. Padahal, rata-rata curah hujan Indonesia mencapai 2.000-3.000 millimeter per tahun.
Selain memanen air hujan, pemerintah juga dapat menempuh upaya restorasi sungai. Dalam hal ini, sungai memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat, termasuk menyediakan air bersih. Sayang, banyak sungai di Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan akibat tumpukan sampah dan ekosistem yang tidak terawat. Oleh karena itu, Prof. Agus menawarkan lima konsep restorasi sungai, yakni restorasi hidrologi, restorasi ekologi, morfologi, sosial ekonomi, serta restorasi kelembagaan dan peraturan.
Negara Tidak Boleh Salah Urus
Saat ini, khtiar-ikhtiar akademis seperti gambaran di atas ternyata belum mendapat respons yang mumpuni. Pemerintah kerap berdalih bahwa eksekusinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah selalu menunggu kolaborasi dengan pihak swasta dalam menjalankan peran tersebut. Walhasil kebijakan minim seperti menyuarakan pesan penghematan air dan menggalakkan gerakan sosial lainnya, justru menjadi pilihan negara. Hal ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi kondisi masyarakat hari ini membutuhkan langkah strategis mengingat ancaman krisis air sudah di depan mata.
Jika penggunaan air kemasan sebagai solusi pemenuhan terkait air berstandar sehat dan bersih, solusi ini sesungguhnya masih membutuhkan kajian mendalam. Sekalipun masyarakat mengonsumsi air galon atau kemasan, sejatinya bukan jaminan untuk mewujudkan masyarakat sehat. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kandungan air isi ulang maupun kemasan masih menuai kritik. Tentu kita ingat, tren kasus diare adalah masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi PR di tengah-tengah masyarakat. Salah satu sebabnya adalah pola konsumsi air tersebut.
Realitanya maraknya bisnis air kemasan menunjukkan bahwa ketika negara abai, para pebisnislah yang akhirnya menyediakannya. Tentu saja, untuk memperoleh air berkualitas masyarakat harus mengeluarkan sejumlah biaya. Wajar jika akhirnya pengeluaran rumah tangga bertambah. Apalagi air adalah kebutuhan dasar manusia.
Rigidnya Perhatian Islam Terkait Air
Sistem Islam memiliki perhatian terkait air. Sebagai salah satu alat untuk bersuci ketika hendak beribadah, Islam menjadikan air sebagai salah satu pembahasan penting dalam literatur ilmu Islam. Demikian juga untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bermanfaat yang merupakan tanggung jawab bersama. Ini membutuhkan kolaborasi antara individu, masyarakat dan negara. Artinya, untuk memperoleh segala manfaat dari alam, butuh partisipasi dari berbagai elemen yang ada. Sabda Rasulullah Saw.,
لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ
“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yaitu air yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya.”(HR Bukhari).
Dalam Islam masyarakat pun berperan dalam melaksanakan fungsi kontrol ketika ada individu yang merusak lingkungan. Firman Allah Ta’ala,
وَلَا تُفۡسِدُوۡا فِى الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلَاحِهَا وَادۡعُوۡهُ خَوۡفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحۡمَتَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ مِّنَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ٥٦
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya.” (QS Al-A’raf [7]: 56).
Dalam Islam negara berkewajiban memastikan ketersediaan air dan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Negara juga wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, individu per individu. Rasulullah saw. bersabda,
“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam Islam negara harus menerapkan sejumlah kebijakan. Kebijakan ini akan mengatur sangat rigid untuk meniscayakan terealisasinya air yang memadai untuk rakyat. Kebijakan tersebut antara lain,
Pertama, larangan monopoli air oleh sejumlah individu. Rasulullah saw. bersabda,
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah).
Ayat ini mengindikasikan larangan korporasi yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi air untuk mengeruk keuntungan besar dari bisnis air untuk masyarakat. Adapun pedagang air eceran dalam jumlah kecil merupakan pengecualian. Berbeda dengan sejumlah perusahaan besar yang sengaja menguasai lahan dan menghalangi masyarakat dengan memagari satu tempat yang nyata-nyata merupakan sumber air yang masyarakat butuhkan. Rasulullah saw. bersabda,
“عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: لا حِمَى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ
Dari Ibnu Abbas ra. dinyatakan bahwa Ash-Sha’bu bin Jatsamah berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada (wewenang) proteksi kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.” (HR al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim).
Nash ini menunjukkan bahwa jika terjadi praktik proteksi seperti ini, negara wajib bertindak. Sebagaimana tindakan Rasulullah saw. dalam kasus Abyad bin Hammal. Abyad bin Hammal, pernah meminta kepada Nabi saw. untuk diberi tanah (yang ia gunakan untuk tambak) garam, yang ada di Ma’rib. Beliau hendak memberikan tanah itu, kemudian ada seorang lelaki yang berkata bahwa itu seperti air yang tidak terputus sumbernya. Walhasil, Rasulullah saw. menarik kembali tanah yang telah beliau berikan itu.
Dari kisah tersebut tampak bahwa Nabi saw. semula hendak memberikan sebidang tanah yang berupa tambak garam. Namun, setelah mengetahui di dalamnya ada sumber yang berlimpah, beliau batas melepas tanah tersebut. Kehendak Nabi saw. untuk memberikan tanah tersebut menjadi dalil, bahwa hukum asalnya boleh. Lalu menjadi tidak boleh karena ada ‘illat yang melarangnya, yaitu “al-‘idd” (sifat keberlimpahan).
Kedua, negara wajib memastikan ketersediaan air di tengah masyarakat. Untuk mewujudkannya, negara wajib melakukan inovasi dan teknologi dengan memanfaatkan riset para ahli. Negara juga akan meminta pendapat mereka untuk melakukan mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan air. Di masa kejayaan Islam, upaya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat terlihat dari bangunan irigasi dan kanal-kanal air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sungguh keberhasilan pemimpin Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya air dapat kita saksikan dalam sejumlah peninggalan peradaban Islam. Di Iran, misalnya, masih terdapat sistem saluran air bernama qanat yang merupakan terowongan atau saluran bawah tanah yang membawa air segar dari sumbernya yaitu di wilayah pegunungan menuju kawasan lebih rendah untuk tujuan irigasi.
Pada masa kekuasaan Shalahuddin Al-Ayyubi, didirikan sebuah kanal untuk mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi melalui serangkaian kincir air dari salah satu sumur. Air mengalir melalui kanal untuk masyarakat konsumsi juga untuk irigasi ladang di sekitarnya.
Demikian juga peninggalan kejayaan Islam di Istana Al-Hambra, di Granada, Spanyol. Sistem hidraulik atau perairan yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun itu membuat para insinyur modern terkesan. Bukan hanya arsitekturnya yang menawan melainkan juga kemajuan teknologi perairan pada masanya. Selain membangun kanal-kanal yang dapat diakses masyarakat dengan mudah, pemimpin Islam juga membangun tangki air untuk menampung air hujan.
Semua upaya ini jelas berlandaskan pada paradigma pelayanan penguasa kepada rakyatnya. Para pemimpin Islam memahami bahwa amanah yang mereka emban membutuhkan kerja serius dan bertanggung jawab. Inilah yang seharusnya menjadi role model sistem pemerintahan dan para pemimpin hari ini. Tentu kita tidak sekadar menapaki sejarah peradaban Islam, tetapi juga berjuang untuk mengembalikannya agar tidak ada lagi pemimpin yang abai dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Oleh karena itu krisis air bersih yang masih terjadi di beberapa daerah di tengah isu monopoli sumber-sumber mata air untuk industri, alih fungsi lahan yang merusak daerah resapan, maupun pencemaran DAS akibat buruknya tata lingkungan, industrialisasi dan buruknya perilaku masyarakat, harus segera diakhiri.
Sistem kapitalisme yang meniscayakan kondisi masyarakat mengalami krisis air atau kesulitan mengakses air bersih berkualitas dan gratis harus segera ditumbangkan karena negara dalam sistem ini mengabaikan perannya sebagai raa’in. Alih-alih memperbaiki tata kelola air, negara malah bertindak sebagai pedagang yang turut mencari untung dari kebutuhan rakyat, termasuk air. Dan ini harus diganti dengan sistem paripurna yang mampu menaungi hingga rakyat tidak lagi tersakiti.
Wallaahu a’laam bisshawaab.
