Oleh : Nur Aiza Wadhurianti (Pegiat Literasi)
Guru merupakan pilar penting dalam membangun peradaban suatu bangsa, namun kesejahteraan mereka kerap menjadi isu yang terabaikan. Meskipun pemerintah telah mengumumkan rencana kenaikan gaji atau tunjangan, kebijakan ini masih menuai pertanyaan terkait dampaknya terhadap kehidupan para guru. Dalam realitas sistem kapitalisme saat ini, kesejahteraan guru sering kali tergerus oleh tingginya biaya hidup dan minimnya dukungan negara.
Belum lama, pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kenaikan gaji guru pada peringatan Hari Guru Nasional, Kamis (28/11/2024), menuai tanggapan beragam dari organisasi guru dan aktivis pendidikan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menyatakan bahwa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan guru. “Hal ini memicu ketidakpastian, kekhawatiran, dan kebingungan, terutama di kalangan guru ASN,” ujar Satriwan dalam keterangannya yang dikutip Detikedu.com,(30/11/2024).
Pernyataan presiden terkait gaji guru nyatanya bukanlah kenaikan gaji, melainkan hanya kenaikan tunjangan untuk guru swasta atau non-ASN, dan itu pun hanya sebesar Rp500 ribu saja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius dalam kebijakan yang telah dibuatnya untuk menjamin kesejahteraan guru. Kenaikan tunjangan ini sudah jelas tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan para guru.
Sejatinya kesejahteraan rakyat tidak hanya bergantung pada besarnya gaji dan tunjangan yang diterima, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penerapan sistem kapitalisme saat ini, berbagai kebutuhan pokok masyarakat membutuhkan biaya besar yang harus ditanggung oleh setiap individu, termasuk guru.
Berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, BBM, gas, listrik, hingga pajak semakin mahal, sementara kenaikan gaji guru tidak sebanding dengan lonjakan biaya tersebut. Akibatnya, banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa bahkan terjerat pinjaman online atau terlibat dalam praktik yang merugikan seperti judi online sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi yang dihadapi.
Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mensurvei bahwa ditemukan fakta mengenaskan. Dalam survei tersebut memperlihatkan bahwa 89 persen guru mengungkap pendapatannya tidak mencukupi, 79 persen mempunyai utang, dan 58 persen bekerja tambahan. Bahkan, di temukan survei No Limit Indonesia pada 2021 menyatakan bahwa 42 persen dari masyarakat yang terperangkap pinjaman online ilegal adalah guru. Kasus seperti ini tidak asing. Kita sering mendengar kasus guru yang terlibat dalam judi online dan terungkap di media.
Dalam sistem ini, guru sering kali dianggap sebagai bagian dari “faktor produksi” yang tugasnya adalah mencetak individu-individu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Semakin banyak generasi yang memiliki kemampuan bekerja, semakin besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi. Inilah tujuan sistem kapitalisme saat ini.
Padahal, pertumbuhan ekonomi ala kapitalis tidak searah dengan kesejahteraan masyarakat secara individu. Hal ini diperparah dengan lenyapnya peran negara sebagai pengurus (raa’in) dalam sistem kapitalisme. Negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Implikasinya, negara melegalkan keterlibatan pihak swasta dalam mengelola sumber daya alam, kesehatan, hingga pendidikan.
Karakter penguasa yang sekuler dan jauh dari nilai-nilai Islam menyebabkan pemikiran dan perilakunya tidak dilandasi keadilan. Hal ini membuat mereka mudah berbuat zalim (tidak adil), kehilangan rasa prihatin, dan kurang peduli kepada masyarakat, hingga tidak mengasihi rakyatnya. Hal ini jelas membuktikan kegagalan sistem kapitalisme-sekularisme dalam memberikan solusi dan jaminan kesejahteraan bagi para guru.
Nasib guru tentu akan berbeda di bawah penerapan sistem Islam. Dalam sistem Islam, guru sangat diperhatikan karena memiliki peran penting dalam mencetak generasi berkualitas, generasi pembangun bangsa, dan penjaga peradaban. Banyak ayat dalam Al-Qur’an menjelaskan tentang kedudukan orang-orang berilmu dan para pemberi ilmu.
Kedudukan guru yang begitu mulia menjadikan kesejahteraannya harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Padahal secara khusus guru adalah rakyat pada umunya yang untuk pendidik generasi. Kesejahteraannya menjadi tanggung jawab penguasa (Khalifah), apalagi penguasa yang raa’in (pengurus rakyat).
Penguasa yang menjalankan tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk para guru, wajib memiliki kepribadian islami, khususnya aqliyah hukkam (pemikiran penguasa) dan nafsiyah hakim (pengatur perkara).
Oleh karena itu,sudah terbukti nyata bahwa kegagalan sistem kapitalisme ataupun sosialisme yang makin merusak, maka penguasa wajib melaksanakan sistem Islam untuk mewujudkan kesejahteraan para guru. Negara akan mewujudkan kesejahteraan para guru tanpa terkecuali, dengan memberikan gaji yang layak.
Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, gaji guru sebesar 15 dinar per bulan, atau setara dengan sekitar Rp95 juta. Selain kebijakan penggajian, penerapan sistem ekonomi Islam dalam bingkai negara juga menjadikan kebutuhan-kebutuhan guru mudah dijangkau. Misalnya, harga kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan dijaga kestabilannya, serta didukung penuh oleh negara di sektor hulu dan hilir.
Dalam Islam tugas kepala negara adalah mengurusi urusan umat (ri’ayah su’unil ummah) dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Maka, kewajiban negara menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, para guru dapat sepenuhnya fokus mendidik generasi penerus dengan ilmu terbaik yang mereka miliki, tanpa harus mengkhawatirkan kebutuhan hidup sehari-hari atau mencari pekerjaan tambahan. Penerapan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan benar-benar akan mengangkat dan memuliakan peran seorang guru.
Wallahu a’lam bishawab.
