Syahidah Syarif
mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Komunikasi
Pernyataan Prabowo menganai kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan tunjangan profesi bagi guru non-ASN akan meningkat menjadi Rp 2 juta per bulan, menuai beragam reaksi (Tempo, 2/12/24).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menilai, sebenarnya tunjangan profesi untuk guru non-ASN hanya sebesar Rp 500.000 per bulan. Karena, pada tahun-tahun sebelumnya sudah berlaku tunjangan profesi guru non-ASN sebesar Rp 1.5 juta.
Jadi penjelasan bahwa yang naik bukan gaji melainkan tunjangan benar adanya, apalagi terkait tunjangan yang diperoleh setelah lolos program sertifikasi guru juga menimbulkan masalah lain.
Dikutip dari pemberitaan Kompas.com (29/11/2024). Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Aceh Utara, Provinsi Aceh, Qusthalani, membeberkan banyak guru non-ASN yang telah lulus PPG, justru tidak mendapatkan gaji sebesar itu hanya karena kekurangan jam mengajar. “Akibatnya, ‘berkelahi’ sesama guru di sekolah demi sesuap nasi,” tandas Qusthalani.
Kenaikan tunjangan tersebut tentu tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasalnya, individu termasuk guru menanggung kebutuhan pokok dengan biaya yang besar.
Fakta banyaknya guru yang terjerat pinjol dan judol, juga banyak guru memiliki profesi yang lain menguatkan hal itu.
Padahal guru begitu mulia kedudukannya dalam islam. Sehingga tidak semestinya kesejahteraan guru diabaikan.
Hal ini terkait erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan hari ini, guru hanya dianggap seperti pekerja, sekedar faktor produksi dalam rantai produksi suatu barang.
Negara juga tidak berperan sebagai pengurus (raa’in), dan hanya sebagai regulator dan fasilitator. Penguasa seharusnya memiliki tanggung jawab mengurus rakyatnya, dan memiliki kepribadian Islam.
Belum lagi pengaruh penerapan Sistem ekonomi yang membuat negara tidak independen.
Dilihat dari pengelolaan SDA dikuasai asing dan aseng, liberalisasi perdagangan, kapitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan. Sangat berdampak signifikan terhadap sumber pendapatan negara.
Kesejahteraan guru juga tidak terlepas dari kualitas pendidikan, kurikulum pendidikan yang diterapkan negara, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kualitas guru dll.
Padahal Islam sendiri sangat memperhatikan guru. Karena guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis mencetak generasi yang berkualitas dan akan membangun bangsa serta menjaga peradaban.
Allah swt. telah melebihkan kedudukan orang-orang yang berilmu, tentu juga para pemberi ilmu.
Dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT berfirman:
يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadilah: 11).
Tebukti pada masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab, gaji guru mencapai 15 dinar/per bulan atau setara dengan 95 juta rupiah.
Inilah bentuk nyata menghormati kedudukan dan profesi guru sebagaimana orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam islam.
Maka penerapan sistem islam dalam suatu negara wajib dijadikan solusi. Sebab secara historis, sistem Islam telah berhasil menghadirkan peradaban yang gemilang.
Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi syariat dalam mengatur kehidupan bernegara. Agama tidak dianggap hanya sekedar melaksanakan ibadah wajib saja dan urusan masing-masing individu.
Tapi agama menjadi rujukan dalam mengatur tatanan kehidupan serta menjadi solusi untuk setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat.
Maka penting seorang pemimpin, harus memiliki kepribadian akhliyah hukam (penguasa) dan nafsiyah hakim (pemutus perkara) untuk mengimbangi penerapan syariat islam secara menyeluruh.
Berbeda dengan hari ini, sistem yang berlaku justru memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak lagi dijadikan solusi, bahkan aturan dibuat oleh manusia melalui konvensi sosial.
Padahal manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan serta kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga sangat mudah kepentingan ini bersembunyi dibalik aturan-aturan yang diterapkan dalam sistem hari ini.
Jadi jangan berharap solusi dan aturan yang berlaku hari ini mampu menghadirkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat.
