Oleh : Risnawati (Pegiat Literasi)
Ketika kebutuhan mendasar tidak terpenuhi, pasti menimbulkan masalah, berbagai tekanan ekonomi kian massif menimpa rakyat di negeri ini, seolah sulit untuk keluar dari masalah kemiskinan. Sungguh sebuah ironi!
Melansir dalam laman tirto.id – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, mengungkapkan, sektor pertanian menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia.
Menurut data yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian ada sebanyak 47,94 persen dari total penduduk miskin. Dari total persentase tersebut, 24,49 persen di antaranya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan 22,53 persen lainnya bertani dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar
“Ada beberapa hal yang menjadi pencermatan kita semua. Pertama adalah bahwa kemiskinan itu, orang miskin mayoritas berada di sektor pertanian,” kata Amalia, dalam Konferensi Pers Rapat Penyelarasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Telaah Akar Masalah
Meski negeri ini memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, sayangnya semua itu belum bisa digunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat secara merata. Kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara justru diserahkan/dikelola oleh pihak asing. Sehingga keuntungan hanya didapatkan segelintir orang saja, sedangkan sebagian besar rakyat masih bertambah miskin, jauh dari kesejahteraan.
Inilah akibat masih diterapkannya sistem kapitalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan struktur/mekanisme harga sebagai indikator utama pendorong laju produksi sekaligus penentu distribusi barang dan jasa. Oleh karenanya, ekonomi dalam kapitalisme lebih banyak dibangun berdasarkan produksi kekayaan/pendapatan daripada produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pasalnya, sistem kapitalisme mengutamakan kepentingan pengusaha daripada meriayah (mengurus) rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak kerjasama (atas nama investasi) kalangan pengusaha atau korporat yang menguasai banyak sumber daya alam yang bertebaran di berbagai belahan daerah. Mereka atas nama investasi menguasai lebih dari separuh penghasilan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam.
Disisi lain, sistem Kapitalisme juga menyebabkan kapitalisasi sektor pertanian dari hulu ke hilir, pupuk mahal, saprotan tak terjangkau petani, sehingga petani dirugikan. Terjadilah kemiskinan secara sistemis berharap pada negara lain sebagaimana seruan Indonesia dalam G20 juga tak mungkin karena semua berpegang pada sistem kapitalisme. Apalagi tidak ada makan siang gratis.
Ditambah lagi liberalisasi ekonomi, membuat para korporat atau pemilik modal semakin menguasai sumber daya alam dengan cara yang sangat mudah. Bahkan sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara, justru telah dikelola oleh swasta. Karena itu, berbagai upaya kebijakan yang telah ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan termasuk di dalamnya mengentas kemiskinan belum tersolusikan. Inilah ilusi pengentasan kemiskinan dalam sistem kapitalisme, sehingga dibutuhkan solusi sistemik untuk menyelesaikan problem kemiskinan ini, dengan menerapkan tata kelola Islam secara kaffah.
Islam, Solusi Sistemik
Kemiskinan, pada hakikatnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer manusia. Jaminan pemenuhan kebutuhan mendasar dalam Islam sangat berbeda dengan kebijakan tambal sulam pada sistem kapitalisme. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar pada tiap-tiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Dengan demikian, jaminan pemenuhan kebutuhan primer merupakan dasar politik ekonomi Islam. (Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam).
Oleh karena itu, Islam dilengkapi dengan berbagai hukum yang menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi tiap-tiap individu rakyat secara menyeluruh, di samping memungkinkan pemenuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuannya.
Sistem ekonomi Islam meniscayakan negara memiliki sumber pemasukan yang banyak serta mampu menjamin kesejahteraan rakyat menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. Negara akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Selain itu, Negara akan melarang privatisasi sumber daya alam bagi swasta atau asing sehingga merampas hak warga negara untuk menikmati haknya. Dengan demikian jaminan kebutuhan dasar akan mudah diakses oleh rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan secara gratis.
Negara menyediakannya sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengurus rakyat. Sementara kebutuhan terkait transportasi, listrik dan gas sebagai kebutuhan umum akan mudah diakses oleh rakyat. Harganya murah bahkan gratis disiapkan negara untuk kelangsungan hidup rakyat. Sehingga Negara tidak mencari keuntungan dalam mengurusi urusan umatnya. Rasulullah Saw bersabda, “Imam (khalifah) adalah Raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Dengan demikian, solusi mendasar yang diperlukan mengentaskan kemiskinan adalah adanya sistem ekonomi Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah yang mampu menjawab pemenuhan kebutuhan mendasar setiap orang. Dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individu dan terdistribusikannya harta/kekayaan secara merata, problematik sistemis kemiskinan akan terselesaikan. Wallahu a’lam.
