Oleh. Mila Ummu Rafa
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Kota Bekasi telah usai. Ingar-bingar pesta demokrasi pun mereda. Namun, siapa yang menduga jika hasil quick count menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Bekasi termasuk rendah.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Afif Fauzi. Afif mengatakan jumlah partisipasi pemilih yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) hanya sekitar 50 sampai 60 persen dari total jumlah pemilih. Padahal, Kota Bekasi menargetkan partisipasi pemilih Pilkada 2024 ini sebesar 79%, di mana target ini lebih tinggi dari Pilkada 2018, yakni sebesar 74% (Kompas.com, 28-11-2024).
Rendahnya jumlah pemilih pada Pilkada Kota Bekasi tentu patut dipertanyakan. Apa yang menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah?
Golput Tinggi, Mengapa?
Rendahnya jumlah pemilih pada Pilkada Kota Bekasi 2024 memang mencengangkan. Titi Anggraini, pakar hukum Pemilu dari Universitas Indonesia mengungkapkan berbagai alasan yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa tingginya angka golput dalam Pilkada diakibatkan oleh kelelahan dan kejenuhan yang menimpa para penyelenggara Pemilu, partai politik, serta masyarakat. Kondisi ini terjadi akibat Pemilu diselenggarakan secara serentak, berturut-turut, yaitu pemilihan presiden kemudian pemilihan kepala daerah.
Selain itu, pencalonan ini dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat daerah dan cenderung sentralis, di mana keputusan berada di tangan pengurus partai politik. Dengan kata lain, calon dan pasangan calon yang diusung oleh partai tidak merefleksikan (mewakili) aspirasi rakyat. Terlebih lagi tak ada penanganan hukum yang berarti, meskipun banyak ditemukan pelanggaran terkait money politic dengan beragam bentuk dan modus.
Pendapat serupa juga dilontarkan oleh ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Sitorus. Menurutnya, tingginya angka golput pada Pilkada 2024 merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bukan berdasarkan kehendak/aspirasi publik.
Demokrasi Mulai Tak Diminati
Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh elite politik, mayoritas masyarakat merasa tak akan ada perubahan apabila mereka ikut mencoblos atau tidak. Skeptis dan rasa pesimis terhadap calon pemimpin dengan janji-janji manis yang diberikan adalah alasan dominan yang diungkapkan publik.
“Siapa pun pemimpinnya, tidak berpengaruh pada rakyat kecil”.
Begitulah sikap apatis yang ditunjukkan masyarakat yang lebih memilih golput. Hilangnya kepercayaan akan sosok calon pemimpin selalu mewarnai setiap ajang pesta demokrasi. Kalangan anak muda apalagi, mereka menganggap bahwa politik itu kotor dan memilih untuk menghindari pembahasan politik.
Realitas ini dianggap dapat mencederai proses demokrasi. Namun, seyogianya bisa menjadi refleksi bahwa demokrasi mulai kehilangan kepercayaan publik. Berbagai fakta terkait bobroknya sistem demokrasi sedikit demi sedikit mulai terpampang di depan mata. Demokrasi yang katanya kedaulatan ada di tangan rakyat, nyatanya hanyalah bualan yang tak akan mungkin terwujud. Faktanya, suara rakyat hanya dibutuhkan untuk mendulang dukungan saat menjelang Pemilu.
Demokrasi yang digadang-gadang dapat mengapresiasi kepentingan rakyat, nyatanya hanyalah alat politik untuk mengakomodasi kepentingan para kapitalis. Sosok pemimpin daerah yang diharapkan dapat mengayomi rakyat, justru kerap kali mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
Janji-janji manis saat kampanye bagai lagu lama yang senantiasa diputar menjelang proses pemilihan. Nyatanya janji tersebut hanyalah sebatas janji yang tak kunjung terealisasi. Saat kekuasaan sudah diraih, janji pun diingkari, dan rakyat kembali gigit jari.
Pemimpin Amanah Berkorelasi dengan Sistem Sahih
“Pilihlah pemimpin yang amanah”. Jargon kampanye ini kerap dilontarkan setiap kali menjelang pesta demokrasi. Pertanyaannya, amanah siapa yang selama ini dijaga di dalam sistem demokrasi? Jika amanah rakyat, mengapa kerap ditemukan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, bahkan justru menyengsarakan rakyat? Atau hanya menjaga amanah segelintir para kapitalis?
Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat yang harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta bertanggung jawab menunaikan amanah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Iya bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban mengurus dan menjaga umat. Ia khawatir dan takut jika tidak amanah. Sebab ia menyadari dan memahami bahwa neraka sebagai tempat kembali bagi penguasa yang tidak amanah apalagi dengan sengaja menipu rakyatnya.
Sebagaimana Rasulullah saw. pernah bersabda:
“Sungguh jabatan adalah amanah. Pada hari kiamat nanti, akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah yang menjadi kewajibannya.”
Sejatinya, Islam memiliki seperangkat aturan yang sempurna untuk mengatur manusia sekaligus menjaga keteraturan alam semesta. Aturan Islam kemudian diamanahkan kepada seorang khalifah atau pemimpin umat untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Ia hanya akan terlaksana jika berada dalam sebuah institusi negara yang bersih.
Amanah mustahil dapat dilaksanakan dalam aturan hidup yang bertopang pada demokrasi sekuler yang mereduksi peran Tuhan dalam mengatur urusan hidup manusia. Sikap skeptis masyarakat terhadap Pilkada menunjukkan gagalnya demokrasi dalam mewujudkan kepemimpinan yang mampu mengemban amanah kepemimpinan.
Sudah saatnya masyarakat menyadari, demokrasi sejatinya tak pernah berpihak kepada kepentingan rakyat dan hanya tinggal menunggu waktu untuk ditinggalkan.
Wallahu a’lam bishawwab
