Fenomena Gunung Es Kasus TPPO Bukti Nyata Kerusakan Sistem Kapitalis Sekuler

 

Oleh : Rizka Meilina

Kasus TPPO merupakan fenomena gunung es yang tak bisa diselesaikan pada sistem kapitalisme sekuler, hal ini menunjukkan wajah kerusakan sistem ini. Kasus yang paling banyak berada di area perbatasan seperti kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat selama 1 bulan terakhir. Hal ini di ungkap oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran mengungkapkan data penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama satu bulan terakhir. Total, 397 kasus  482 orang tersangka, dan berhasil menyelamatkan 904 korban TPPO dapat diungkap Satgas TPPO Polri selama satu bulan terakhir. Terdapat empat modus yang digunakan para tersangka untuk menjalankan aksinya, yaitu mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) secara illegal untuk dijadikan pekerja rumah tangga (PRT). Selanjutnya, mengeksploitasi anak maupun dewasa untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Lalu, mengeksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengantin pesanan. Terakhir, memperkerjakan sebagai anak buah kapal. Para tersangka kemudian dijerat Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.  Bareksrim Polri dan jajaran telah berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp284 miliar. Bareskrim juga Ungkap alasan tetapkan program Ferienjob Jadi Kasus TPPO. Program Ferienjob diketahui merupakan program di Jerman yang mempekerjakan mahasiswa pada waktu libur kuliah pada Oktober, November, dan Desember. Salah satu perusahaan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk kampus di Makassar untuk merekrut dan membawa mahasiswa untuk dipekerjakan di Jerman.  Dan apa yang dilakukan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan,  yaitu pekerjaan kasar dan dijanjikan 20 SKS ternyata sampai sini tidak sesuai. Pihak Ditreskrimum Polda Sulsel akan segera menetapkan tersangka dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan 77 mahasiswa ke luar negeri dengan modus Ferienjob.

Sistem pendidikan kapitalis membuka peluang terjadinya TPPO berkedok magang. Hal ini berkaitan dengan orientasi negara dalam menyiapkan tenaga kerja. Adanya link and match PT dan Perusahaan membuat kegiatan magang menjadi salah satu pilihan untuk mengasah kecerdasan dan ketrampilan bekerjanya. Kondisi ini dapat memberi peluang perusahaan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Semua ini dapat terjadi akibat lemahnya perlindungan dan pengawasan negara terhadap kerja sama kampus dan perusahaan. Jadilah magang dalam pendidikan sekuler menjadi cara pembajakan potensi mahasiswa

Islam menjunjung tinggi tujuan pendidikan. Sehingga berproses membentuk kepribadian berbagai pihak, seperti generasi ahli agama dan kehidupan untuk ikut andil membantu negara menerapkan Islam kafah. Khilafah penanggung jawab utama tercapainya tujuan pendidikan Islam (sarana prasarana, kurikulum). Sistem ekonomi Islam akan mendukung pendidikan gratis yang berkualitas. Pendidikan praktis seperti magang disediakan Khilafah tanpa harus bergantung pada perusahaan. Kalau harus ke perusahaan tertentu, negara mengawasi dan melindungi agar tidak terjadi eksploitasi. Potensi generasi (mahasiswa) benar-benar diarahkan untuk membangun peradaban mulia.

Negara wajib menyejahterakan rakyatnya sehingga faktor pemicu TPPO tidak akan ada. Ketika rakyat sudah sejahtera, mereka tidak akan terdorong untuk bertaruh nyawa demi mengejar kesejahteraan dengan bekerja di luar negeri. Berikut solusi tuntas TPPO dalam perspektif hukum Islam demi teraihnya jaminan kesejahteraan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi korban dan seluruh rakyat. Pertama, pemberantasan TPPO butuh dukungan sistem. Solusi bagi manusia hanya tepat jika bersandarkan pada sistem hukum yang berlandaskan pada divine law (hukum Ilahi), hukum Allah Swt. sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunah. Sistem politik Islam memosisikan penguasa sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) sehingga tidak akan bersikap lepas tangan. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam ash-Shultaniyyah menyebutkan kewajiban pemimpin dalam Islam. Pemerintah akan melarang pengiriman rakyatnya ke luar negeri sebagai tenaga kerja yang murah dan minim perlindungan. Sebaliknya, pemerintah akan menetapkan kebijakan yang sangat didambakan masyarakat saat ini, yaitu membuka lebar lapangan pekerjaan di dalam negeri secara massal sehingga setiap laki-laki (yang mampu) akan mendapatkan pekerjaan. Kedua, Islam memiliki sistem keamanan yang efektif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Sistem keamanan ini termasuk atas penyalahgunaan teknologi pelaku sindikat TPPO dan pelaku kejahatan lainnya. Penerapan sistem pergaulan Islam akan memuliakan perempuan sebagai tiang negara dan penentu masa depan generasi suatu bangsa. Negara secara serius memberikan pemahaman pada warganya agar paham fungsi dari perempuan dan laki-laki dalam sebuah keluarga. Kemuliaan seorang perempuan wajib dijaga dengan hukum larangan berkhalwat, ikhtilat, kewajiban menutup aurat, dan berjilbab. Negara menjamin perempuan tetap dapat beraktivitas di sektor publik baik di bidang perdagangan, pendidikan maupun politik dan dakwah tanpa kehilangan kehormatannya. Ketiga, negara wajib memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Setiap Kebijakan pemerintahan Islam, harus membela rakyat dan demi kesejakteraan rakyat. Jika masih ada yang belum setuju atau merasa dirugikan, tidak boleh dipaksakan, tetapi penguasa dapat terus mengupayakan dengan cara yang baik. Keempat, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya karena pemimpin adalah junnah (perisai). Negara adalah perisai bagi rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai (junnah). Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Akan tetapi, jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim).

Dalam menjalankan sistem kenegaraan untuk mengurusi urusan rakyat, penyelenggara negara wajib sejalan dengan aturan Ilahi, Sang Pencipta alam semesta, yang telah terbukti penuh jaminan dan rahmat Allah Taala. Perolehan kesejahteraan, keteraturan, dan ketenangan akan bersih dari sistem toksik yang penuh kemaksiatan. Sistem kapitalisme-sekularisme-liberalisme sudah jelas terbukti menghasilkan berbagai kerusakan dan kesengsaraan. Mau berapa bukti lagi agar kita tersadar bahwa tidak ada sistem yang mampu memberi perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi kehidupan ini, selain Islam? Wallahualam Bishowab.