Oleh: Amrillah Silviana, S.E.
(Entrepreneur Muslim)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT G20 Brasil pada 18 November 2024 lalu. Perhelatan yang diikuti 20 negara di dunia tersebut mengangkat tema “Fight against Hunger and Poverty”. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 dunia memiliki problem global yang sama. Prabowo menyebut bahwa isu kemiskinan dan kelaparan dianggap sebagai isu nasional. Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk sektor Pendidikan karena ia percaya bahwa Pendidikan akan mengeluarkan dari jerat kemiskinan. Selain itu ia juga yakin bahwa dalam empat tahun ke depan Indonesia akan memiliki ketahanan energi.
Sementara pada 22 November 2024, Badan Pusat Statistik merilis data terbaru angka kemiskinan di Indonesia. Dimana penyumbang prosentase terbesar dengan latar belakang profesi orang miskin di Indonesia adalah para petani. Baik memiliki lahan pertanian sendiri ataupun sebagai buruh tani. Data-data ini seolah menambah deretan kenyataan pahit tentang isu turunnya angka kelas menengah menjadi kelas bawah.
Apabila negara ini masih gagal paham mencari akar masalah kemiskinan maka solusi mengentaskan kemiskinan hanya akan menjadi angan-angan saja. Pemimpin yang silih berganti dengan berbagai latar belakang profil ternyata juga tidak mampu mengurai benang kusut penyebab angka kemiskinan terus naik setiap tahunnya. Program terbaru yang gagal yaitu food estate menambah daftar Panjang kegagalan demi kegagalan Upaya pemerintah menangani masalah kemiskinan dan kelaparan. Yang ada hanya menghamburkan anggaran tanpa hasil yang nyata.
Sejatinya akar masalah kemiskinan adalah akibat penerapan sistem kapitalisme. Dimana negara memposisikan diri hanya sebagai regulator bukan sebagai pengurus (raa’in). Ketika program yang dirancang pemerintah berbenturan dengan kepentingan pengusaha dan Undang-Undang yang melegalkan para pengusaha tersebut sudah tentu program untuk rakyat miskin ini akan terpinggirkan atau tidak akan dijalankan dengan maksimal.
Jika penyumbang terbesar angka kemiskinan adalah sektor pertanian maka semestinya pemerintah memberikan perhatian besar terhadap masalah-masalah di sektor pertanian. Sementara Kapitalisme menyebabkan kapitalisasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Pupuk mahal, sarana produksi pertanian tak terjangkau petani, sehingga petani kesulitan melakukan produksi. Pembangunan jor-joran tanpa adanya perbaikan drainase menyebabkan banjir yang menerjang lahan pertanian walhasil petani merugi. Belum lagi kran impor sembako yang massif membuat para petani kalah saing bahkan impor tersebut dilakukan ketika panen raya. Oleh karena itu tak berlebihan jika dikatakan bahwa kemiskinan terjadi justru tersistematis.
Negara dengan sistem kapitalisme menetapkan sumber daya alam yang jumlahnya melimpah memungkinkan dikelola oleh swasta dengan hanya membagi sedikit keuntungannya kepada negara. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang penanaman modal dan undang-undang minerba. Keuntungan yang banyak hanya akan berputar pada segelintir orang saja yakni para pengusaha swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara nasib rakyat kecil semakin terpuruk, jatuh ke jurang kemiskinan yang begitu dalam.
Ibarat “jauh panggang dari api”, berharap bantuan dari negara lain untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan sebagaimana seruan indonesia dalam G20, akan percuma saja dan tidak mungkin bisa terealisasi. Karena semua negara terkungkung pada sistem kapitalisme demokrasi.
Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem islam dalam menyelesaikan problem kemiskinan dan kelaparan. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam yang melimpah haram hukumnya dikelola individu atau swasta apalagi asing. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Para ulama sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang sehingga menyebabkan orang lain terhalangi dari mendapatkan manfaat terhadap ketiganya. Maka negaralah yang wajib mengelolanya dan memberikan manfaatnya kepada seluruh rakyat.
Dalam sistem ekonomi Islam, secara fundamental, negara harus menata ulang sistem tata kelola pertanian secara menyeluruh. Hal ini bisa dilakukan dengan program intensifikasi, yaitu penggunaan teknologi biologi dan kimia (pupuk, benih unggul, pestisida, dan herbisida), serta teknologi mekanis (penggunaan traktor serta kombinasi manajemen air irigasi dan drainase); serta program ekstensifikasi, yaitu perluasan area lahan sawah dan pertanian; dan program diversifikasi, yaitu penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah produksi dan pendapatan rumah tangga petani.
Negara juga wajib membangun infrastruktur pertanian yang memudahkan para petani menggarap lahannya, seperti sarana irigasi, jalan, alat-alat pertanian yang canggih, dan industri pendukung lainnya (pupuk, benih, dll.). Negara harus memfasilitasi para petani dengan sarana pertanian yang mutakhir dan memadai.
Pembagian kepemilikan tanah juga harus sesuai ketentuan syariat Islam. Saat ini, lahan pertanian kian sempit karena alih fungsi lahan secara masif. Islam juga melarang praktik-praktik kecurangan, penimbunan, dan monopoli pasar. Negara tidak boleh kalah oleh pemilik kartel. Negara akan melakukan pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas bagi praktik mafia pangan.
Demikianlah, sekelumit Gambaran sistem ekonomi Islam yang tidak akan mungkin berjalan jika diterapkan dalam sistem kapitalisme demokrasi. Hanya sistem pemerintahan Islam saja lah tempat yang layak untuk menerapkan sistem ekonomi islam agar kemiskinan dan kelaparan bisa diatasi. Wallahu’alam bi shawab.
