Oleh Narti
Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Lingkungan
Seiring dengan datangnya musim hujan, bencana banjir pun telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya di wilayah Kabupaten Bandung. Menanggapi hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat agar menambah satuan pendidikan aman bencana terkait kerawanan daerah ini terhadap bencana hidrometeorologi basah.
Prasinta Dewi selaku Deputi bidang pencegahan, mengatakan bahwa keberadaan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) adalah salah satu unsur penting dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah.
Pihaknya berharap dengan konsistensi dan lebih banyaknya SPAB, maka akan semakin banyak para pelajar dan tenaga pendidik memperoleh edukasi tentang kebencanaan. Dengan itu, kemudian akan mereka salurkan melalui interaksi sehari-hari kepada orang sekitarnya sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Bandung.
Selain itu, ia juga mengharapkan ada peran Keluarga Tangguh Bencana (Katana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang sebelumnya telah diinisiasi BNPB supaya lebih ditingkatkan kembali. Misalnya saja mendorong agar mampu berkolaborasi bersama kelompok kerja Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat (Pokja PKK) tingkat kecamatan hingga kelurahan. Mengingat, karena Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang rawan terdampak bencana. (Antaranews.com, 28/11/24)
Apabila dicermati, sebetulnya faktor yang paling dominan terjadinya bencana termasuk banjir, bukan saja disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi, tapi juga dikarenakan aliran drainase yang kurang diperhatikan. Area yang seharusnya berfungsi sebagai penyerapan air, kini berubah menjadi perumahan, perkebunan, maupun fasilitas umum.
Selain itu, karena tata kelola kota dan ruang kian semrawut.
Dan lebih dari itu, faktor utama penyebab munculnya bencana di atas adalah kebijakan yang datang dari pemangku kebijakan yakni negara. Di antaranya adalah kebijakan pemerintah yang memberi ruang kepada para korporat dan pemilik modal untuk membuka lahan secara serampangan demi pembangunan kapitalistik dan akses-akses transportasi ekonomi seperti jalan tol, bandara, rel kereta api, dll; sehingga ruang hidup publik semakin menyempit bahkan dibayang-bayangi bencana dampak dari pembangunan tersebut.
Sudah seharusnya ada upaya yang ditempuh oleh negara yang bersifat sistemik, antara lain membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curah air hujan; drainase yang baik, tata kelola ruang yang sesuai; mitigasi bencana secara optimal dari sebelum, sesaat atau setelah bencana; serta menghentikan semua bentuk perusakan alam secara besar-besaran oleh para kapital salah satunya menghentikan kontrak kerja atau kontrak karya dengan para investor asing.
Namun berharap negara bisa mengambil langkah-langkah antisipasi dan meminimalisir bencana secara nyata, bak punduk merindukan bulan; tidak mungkin terjadi. Negara tak akan mampu menampik bujukan para kapital untuk menancapkan hegemoninya merampas dan menguasai aset publik dengan dalih kerjasama dan kemajuan perekonomian bangsa. Karena negara atau para kapital tersebut berdiri di atas asas yang sama, yakni kapitalisme. Dan karena kapitalisme adalah dimana ada manfaat dan keuntungan maka di situlah perizinan dikeluarkan.
Adapun mengenai upaya pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana melalui penambahan satuan pendidikan, sah-sah saja. Tetapi jangan berharap bahwa penambahan satuan pendidikan ini akan menjadi solusi secara komprehensif. Karena satu-satunya solusi sebagaimana uraian di atas, adalah kebijakan sistemik yang mencegah para pemodal menguasai lahan umum dan mengembalikan pengelolaan serta pengaturannya di tangan negara. Kemudian negara mengembalikan hasilnya kepada rakyat sebagai orang yang berhak.
Dalam pandangan Islam, banjir bukanlah sekadar musibah kepada umat manusia tapi juga peringatan dari pengelolaan alam yang salah. Baik dilakukan individu, masyarakat atau negara. Oleh karenanya penguasa dalam Islam di samping berkewajiban menjalankan tanggung jawab mengurus rakyat, negara akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menjaga dan melindungi rakyat dari berbagai bencana. Ia paham bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Rasulullah saw., bersabda yang artinya:
“Seorang imam (khalifah) adalah raain (penggembala), dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Muslim)
Sebagai seorang pemimpin, ia akan memahamkan umat bahwa kita wajib mengimani segala yang terjadi adalah atas izin Allah Swt. Ketika musibah terjadi, maka akan memerintahkan untuk bersabar dan disikapi dengan muhasabah diri terhadap apa yang telah kita lakukan. Turunnya hujan seharusnya menjadi rahmat, yang dengannya bumi dihidupkan dari kekeringan.
Agar musibah banjir tidak terulang, maka perlu ada upaya yang ditempuh dengan serius dan sungguh-sungguh dari rakyat terlebih pemerintah yang harus membuat kebijakan dalam mengatasi banjir.
Dalam negara yang menerapkan sistem Islam, untuk mengatasi banjir dan genangan, telah memiliki kebijakan canggih dan efisien yang mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir.
Untuk mencegah terjadinya banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletsyer, rob, dan lain sebagainya, maka negara akan menempuh upaya dengan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya.
Selain itu, negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain), kemudian membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air; atau untuk mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman. Secara berkala, mengeruk lumpur-lumpur di sungai, atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan.
Di samping itu, negara akan membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu untuk resapan, juga digunakan sebagai tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air. Negara wajib menyediakan stasiun klimatologi dan pos hidrologi dengan perangkat pendeteksi debit hujan yang mutakhir. Termasuk menyediakan sarana dan alat Automatic Water Level Recorder/AWLR untuk mengukur tinggi permukaan air pada sungai, danau, ataupun aliran irigasi sehingga masyaralat dapat memperoleh informasi tentang kemungkinan terjadinya banjir dengan akurat.
Dalam segi undang-undang dan kebijakan, negara akan melakukan beberapa hal penting seperti kebijakan tentang master plan, mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pendirian bangunan. Membentuk badan khusus yang menangani berbagai bencana alam, dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat untuk menanggulangi bencana. Menentukan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi, menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin.
Selain itu, negara akan terus menerus mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Lalu, dalam menangani korban bencana alam, negara akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai. Juga mengerahkan para alim ulama untuk memberikan nasihat-nasihat bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Swt.
Demikianlah, Islam memiliki kebijakan efektif dalam menangani bencana termasuk banjir. Dimana kebijkan itu memperhatikan dari sisi aspek sebelum, saat, dan pasca terjadinya bencana. Dengan tata cara ini, masyarakat akan merasa aman dari persoalan musibah yang berulang terjadi.
Sistem Islam kafah benar-benar mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dengan penguasa yang me-riayah dengan tepat, maka masyarakat akan terlindungi. Negara tidak perlu membuat apalagi memperbanyak satuan pendidikan dalam mengantisipasi bencana. Kini saatnya kita mewujudkan model kepemimpinan Islam, yang dengannya kerahmatan, keberkahan hidup akan terwujud.
Wallahu a’lam bishShawwab.
