Tuti Sugianti
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menggencarkan upaya menurunkan angka stunting di Samarinda. Hal ini dikatakan oleh Rusmadi Wongso, Wakil Wali Kota Samarinda pada kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Kampung Nelayan Maju Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda pada Selasa (26/11/2024).
Angka stunting sudah menunjukkan penurunan tetapi bukan berati tidak ada. Adanya stunting menunjukkan kurangnya gizi karena faktor dominan kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena sistem yang digunakan saat ini dan bukan hanya karena faktor individu.
Pertanyaannya, bagaimana mau gemar makan ikan jika masyarakat ttidak mampu membelinya? Selain itu, perlindungan keamanan ikan dari zat berbahaya juga minim. Mari kita cermati penyebab satu per satu persoalan stunting sehingga kita bisa menilai tepatkah program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) bisa menangani stunting?
Menurut WHO, definisi stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi buruk kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi faktor penentu seorang balita berpotensi terkena stunting atau tidak. Menurut WHO, faktor lain yang menyebabkan stunting adalah faktor ekonomi, pendidikan ibu, ASI eksklusif dan berat badan lahir rendah. Stunting berpotensi besar terjadi pada keluarga miskin.
Berbicara faktor ekonomi, maka tidak terlepas dari kebijakan negara yang tidak memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga para suami bisa bekerja untuk mendapatkan harta untuk menafkahi keluarga. Tingginya harga kebutuhan pokok, mahalnya layanan umum (kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi), serta tingginya pajak bisa menjadi kendala utama keluarga Indonesia sulit untuk merasakan kesejahteraan. Akibatnya, ketahanan keluarga sangat sulit diwujudkan.
Walaupun antara kemiskinan dan stunting tidak selalu berkorelasi, kondisi ekonomi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rentan dan berisiko mengalami stunting. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi dan nutrisi seimbang bagi ibu dan bayi dengan harga terjangkau, akses dan layanan kesehatan, serta sanitasi yang layak dan air bersih.
Pemerintah memang tampak sudah berupaya mengentaskan kemiskinan, tetapi upaya tersebut rasanya sangat sulit. Negara hanya memberikan BLT, melakukan seminar-seminar, kredit usaha, dan lainnya, padahal upaya-upaya itu merupakan tambal sulam saja, yang tidak menyentuh akar masalah.
Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penyelesaian multidimensi.
Pertama, negara menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai bagi seluruh warga. Tidak boleh ada pembatasan akses layanan kesehatan bagi siapa pun. Orang kaya maupun miskin berhak terjamin akan kesehatannya, terutama ibu hamil dan balita. Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), akses dan layanan kesehatan diberikan secara gratis, baik dalam rangka pemeriksaan, rawat jalan, perawatan intensif, pemberian nutrisi tambahan, ataupun vaksinasi.
Kedua, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jika setiap kepala keluarga mudah mencari nafkah dengan kebijakan negara yang memberi kemudahan mendapat pekerjaan, para ayah tidak akan merasa waswas mencukupi kebutuhan pokok keluarganya.
Tercukupinya nafkah memungkinkan bagi keluarga mendapat asupan gizi dan nutrisi yang cukup, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka juga tidak akan kesulitan mengakses makanan bergizi yang harganya mahal, seperti sayuran dan buah-buahan. Bahkan, negara bisa menetapkan kebijakan harga pangan yang murah.
Ketiga, negara memberikan edukasi terkait gizi pada masyarakat. Edukasi ini dapat berjalan efektif manakala faktor yang menjadi sebab terbatasnya akses makanan bergizi, seperti kemiskinan dapat terselesaikan dengan dua peran negara yang telah disebutkan sebelumnya.
Keempat, negara melakukan pengawasan dan pengontrolan berkala agar kebijakan negara seperti layanan kesehatan, akses pekerjaan, stabilitas harga pangan, hingga sistem pendidikan, serta penggunaan anggaran dapat berjalan secara amanah.
Allah SWT berfirman, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. pasti Kami akan negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-Araf: 96).
Ayat di atas mengandung perintah untuk bertakwa kepada Allah Taala. Takwa ini dalam segala aspek, baik dalam ibadah ritual maupun perihal mengurus rakyat.
Maka Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan semua kebutuhan setiap individu rakyat tanpa terkecuali. Islam juga mewajibkan negara menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan semua kebutuhan komunal lainnya secara gratis.
Sangat mudah bagi negara membiayai semua kebutuhan tersebut dengan sumber dana dari hasil pengelolaan SDA secara mandiri. Sistem keuangan Khilafah yang dikelola melalui baitulmal berasal dari berbagai pos, seperti jizyah, kharaj, ganimah, fai, hingga pengelolaan SDA. Dana yang ada akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat dan dialokasikan untuk mewujudkan pendidikan, kesehatan, serta keamanan secara gratis dan berkualitas.
Semua itu bisa terwujud dengan paradigma kepemimpinan dan sistem yang mengikuti aturan Maha Pencipta, yaitu Islam kaffah. Jika masih menggunakan paradigma kapitalisme, pencegahan stunting tidak akan berjalan efektif sebab fungsi negara dalam kacamata kapitalisme hanya sebagai regulator kebijakan, bukan pelayanan.
