Penulis Ummu Sasa
Pegiat Literasi
Sektor pariwisata kini tengah menjadi sorotan. Berbagai upaya untuk memajukan sektor pariwisata perlu di apresiasi. Hanya saja, jangan sampai upaya ini mengedepankan aspek keuntungan saja.
Seperti dilansir dari laman bandungraya.net(15/11/2024), pergerakan wisatawan Kabupaten Bandung mencapai 7 juta jiwa lebih pada tahun 2023. Pergerakan wisatawan itu mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahunnya dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, H. Wawan Ahmad Ridwan, pertumbuhan data pergerakan wisatawan dari 2 juta jiwa pergerakan wisatawan saat Covid 19 naik 4 juta jiwa, kemudian 6 juta jiwa dan sekarang akan mencapai 7 juta jiwa sekian.
Lebih lanjut beliau juga yakin bahwa tingginya pergerakan wisatawan ke Kabupaten Bandung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan masyarakat.
*Dampak dari Pertumbuhan Sektor Pariwisata*
Kenaikan PAD Kabupaten Bandung dengan menggenjot sektor pariwisata sebetulnya tidaklah signifikan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.
Pembukaan lahan untuk tempat wisata seringkali berdampak pada kerusakan alam jika dilakukan dengan sembarangan.
Pembangunan villa/tempat wisata yang umumnya di daerah dataran tinggi dan daerah konservasi atau resapan air, membuat potensi bencana akan lebih besar terjadi.
Seperti di wilayah KBU (Kawasan Bandung Utara). Fungsi konservasi KBU semakin berkurang seiring meningkatnya alih fungsi lahan demi kepentingan ekonomi.
Ditambah lagi izin pembangunan yang didominasi pembangunan hotel, perumahan, apartemen dan villa.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat, ada bisnis lain yang turut menyebabkan perubahan pada alam yakni menjamurnya izin-izin wisata alam, kafe dan usaha kuliner.
Kegiatan wisata alam dan kuliner seringkali menimbulkan banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik, atau bahkan dibuang di anak sungai sehingga menimbulkan pencemaran.
*Pariwisata dalam Kapitalisme*
Dampak dari pertumbuhan sektor pariwisata seperti yang diuraikan di atas, niscaya terjadi dalam sistem kapitalisme liberal. Sistem ini berasaskan manfaat dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara hanya berperan sebagai regulator dalam mengurus urusan rakyat. Para pemilik modal yang berperan aktif dan memperoleh keleluasaan dalam mengambil keuntungan dari pertumbuhan pariwisata ini. Mereka bebas berinvestasi dengan tujuan bisnis yang menguntungkan.
Segala cara ditempuh meski harus merampas hak warga sekitar tempat wisata. Seperti membuka lahan dengan menebangi pohon yang seharusnya menjadi tempat resapan air, memaksa warga merelakan tanahnya dengan harga murah dan lain-lain. Pemilik modal dapat menutupi semua ini dengan memberikan sebagian kecil keuntungan pada negara.
*Pariwisata dalam Islam*
Sesungguhnya Islam tidak melarang keberadaan pariwisata. Bahkan Islam mengaturnya dengan terperinci. Baik dari sisi obyek wisatanya, fasilitas yang menunjangnya (misal makanan halal & hotel), serta aturan yang diberlakukan sesuai Islam atau tidak. Sehingga menjadi pijakan agar apa-apa yang direncanakan membawa kebaikan dan keberkahan bagi umat.
Sedangkan pengertian wisata dalam Islam adalah melakukan perjalanan untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Swt., menikmati alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan kepada Allah Swt., dan memotivasi untuk menunaikan kewajiban.
Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 20, yang artinya
” Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang ahir. Sungguh Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”
Dalam Islam, pariwisata bukan sumber utama pemasukan negara (Khilafah). Dalam hal ini, negara mempunyai 4 sumber pendapatan tetap bagi perekonomiannya, yakni pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Selain itu terdapat sumber lain yaitu melalui pintu zakat, jizyah, kharaj, fa’i, ghanimah, hingga dharibah (pajak).
Selain itu negeri kita juga mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, diantaranya batubara, nikel, timah, emas, hutan, laut. Semua itu merupakan harta milik umum yang harus dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Sumber daya alam tidak boleh dikelola dan diserahkan pada individu, apalagi kepada pihak asing.
Berdasarkan semua ini, selayaknya seorang muslim dapat menilai apakah pariwisata yang ada saat ini dan yang akan direncanakan kemudian hari sesuai syariat atau tidak. Untuk itu harus adanya perubahan arah pandang kehidupan termasuk memandang pariwisata sesuai syariat. Untuk terjadi perubahan tersebut tentu hanya akan terwujud dengan memahami Islam secara menyeluruh dan penerapan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan .
Wallahualam bissawab.
