Oleh Narti Hs
Ibu Rumah Tangga
Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengadakan acara pembekalan bagi 197 calon penerima beasiswa ti Bupati (Besti) gelombang 1 dan 2 tahun anggaran 2024 di Soreang. Dra. Hj. Lilis Suryani, MSi; selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bandung menyatakan bahwa acara tersebut dianggap penting guna mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi. Selain itu ia berharap agar mereka memiliki bekal yang cukup saat kuliah, sehingga mampu memaksimalkan potensi dalam program studi masing-masing.
Semenjak diluncurkan pada tahun 2022, kini Besti semakin berkembang. Pada tahun pertama, sekitar 80 orang mahasiswa telah diberikan beasiswa, kemudian meningkat menjadi 125 pada 2023, dan tahun ini telah mencapai 250 penerima. Program tersebut dirancang untuk mencetak pemuda berkualitas agar mampu bersaing serta meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Bandung dalam rangka persiapan menuju visi Indonesia Emas pada 2045.
Adapun syarat penerima beasiswa tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, misalnya mampu menunjukkan prestasi akademik atau non-akademik, serta barasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Khusus pada tahun ini, diberikan juga kesempatan bagi mahasiswa hingga semester enam dan lulusan SMA yang sudah diterima di perguruan tinggi, serta dibuka dalam 2 gelombang yakni Maret dan Agustus 2024. (Wartaparahyangan.com, 7 November 2024)
Program beasiswa selalu disambut positif oleh para mahasiswa. Sayangnya, tidak semua orang yang mengenyam kuliah bisa merasakannya. Terlebih seluruh warga negara yang hendak melanjutkan kuliah tapi terkendala biaya. Mengingat pendidikan adalah hak semua warga negara.
Pendidikan menjadi salah satu faktor yang menunjang sebuah negara terkategori negara maju atau negara besar. Menuju visi Indonesia Emas, mau tidak mau negara mesti memandang penting kualitas maupun kuantitas pendidikan terutama pendidikan tinggi. Namun apa mau dikata, karena terkendala mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), banyak mahasiswa yang akhirnya mundur teratur. Atau kalaupun kuliah terus berlangsung tidak sedikit mahasiswa terjerat pinjol. Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen kuat pemerintah untuk menjamin pendidikan bagi masyarakat.
Mengapa demikian? Tiada lain hal di atas akibat penerapan aturan sistem kapitalisme. Kapitalisme memandang segala sesuatu dari kacamata materi, sehingga menempatkan pendidikan sebagai ajang bisnis yang harus mendatangkan keuntungan. Akibatnya pendidikan dikapitalisasi, menjadikan biaya pendidikan melambung tinggi. Kalaupun negara masih mensubsidi porsinya sangat minim. Kekuatan beasiswa pun sangat terbatas. Maka bagaimana mungkin bisa mengejar visi Indonesia Emas, jika aturan negaranya termasuk bidang pendidikan masih bertumpu pada aturan kapitalisme?
Hal di atas baru dari sisi kuantitas, belum lagi berbicara kualitas. Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di dunia. Untuk mengejar ketertinggalan tidaklah mudah tanpa support negara. Apalagi ekonomi terus melemah, jangankan untuk melanjutkan kuliah masih banyak yang belum tamat SMP. Walaupun dikatakan gratis, tapi seragam, buku, bagi yang tidak mampu tetap saja menjadi beban berat.
Kalaulah negara serius memandang penting pendidikan, tidak akan mengedepankan pembangunan yang terus menerus namun abai terhadap pendidikan. Tapi itulah kapitalisme, mengukur kemajuan hanya dari fisik.
Berbeda dengan sistem Islam yang memandang dunia pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang secara langsung pemenuhannya dijamin oleh negara. Artinya pemerintah menyediakan biaya, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) beserta semua yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya.
Dalilnya merujuk kepada aktivitas Rasulullah saw., pada masa kepemimpinan beliau di Madinah, yang telah memberikan upah berupa pembebasan untuk 70 orang tawanan Perang Badar, dengan keharusan mengajarkan anak-anak muslim membaca dan menulis.
Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban yang pemenuhannya berada di pundak negara. Tindakan ini juga dilanjutkan oleh kepemimpinan kaum muslim pasca sepeninggal beliau saw. Dianggap suatu kezaliman apabila hal tersebut diabaikan, dan cenderung mengalihkan bebannya kepada rakyat. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:
“Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Adapun dari sisi anggaran, negara akan menggunakan pos kepemilikan umum dari Baitul Mal, yang diperoleh dari pengelolaan SDA air (laut, sungai, danau, rawa); padang (isi perut bumi) dan api (sumber energi panas bumi, gas, tenaga surya, api menyala). Penguasa memiliki wewenang penuh untuk mengelola kepemilikan umum tersebut. Diharamkan menyerahkan pengelolaannya pada individu atau badan usaha (baik dalam negeri maupun asing).
Namun apabila pos ini kosong, maka pembiayaannya akan diambil dari pos selain kepemilikan umum. Jika semua habis karena telah didistribusikan, maka akan diberlakukan kebijakan pemungutan pajak yang diambil dari kaum muslim yang memiliki kelebihan harta, namun hal ini hanya bersifat kontemporer saja, tidak terus-menerus.
Adapun jika tetap tidak mencukupi juga, maka bisa mengambil langkah melalui berhutang, namun tanpa riba.
Dan langkah tersebut hanya bersifat sementara, setelah pos terpenuhi kembali, maka akan segera dihentikan. Penguasa juga akan senantiasa membangkitkan semangat berinfak bagi masyarakat dalam membantu negara terkait biaya ini.
Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah terkait target pendidikan dalam sistem Islam, yang tidak sekadar menghasilkan mahasiswa dengan output pandai dan berkualitas saja. Tapi juga memiliki kepribadian Islamiah, agar peradaban Islam mampu bangkit kembali. Dengan demikian, hanya dalam peraturan sahih inilah ada jaminan bagi rakyat dapat menikmati pendidikan secara layak, murah, merata. Kini saatnya muslim menghadirkan kembali sistem kepemimpinan tersebut.
Wallahu a’lam bish-Shawwab.
