Oleh Ummu Muthya.
Ibu Rumah Tangga
Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya melakukan langkah strategis memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya asupan makanan bergizi bagi anak. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) berkolaborasi dengan Indomaret dan SGM Eksplor. Menurut Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania pelaksanaan seminar ini berkaitan dengan pentingnya asupan makanan bergizi untuk tumbuh kembang anak yang akan dipersiapkan menghadapi Indonesia Emas 2045. Bahkan Dispakan juga turut melaksanakan sosialisasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah oleh Bidang DKKP Dispakan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung. (Visi.news, 7/11/2024)
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya mengenalkan pola makan sehat di kalangan siswa, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang seimbang untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka. Namun, benarkah ini solusi untuk kesehatan generasi emas?
Pasalnya, saat ini masyarakat sulit untuk mengakses makanan bergizi karena kemiskinan dan pengangguran. Sementara program “Makan Bergizi Gratis” dari pemerintahan Prabowo masih dipertanyakan efektivitasnya. Dari mana dana untuk memuluskan program tersebut dan untuk berapa lama masyarakat mendapatkannya?
Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat sulit sejahtera. Bisa karena pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran, PHK yang berimbas pada pengangguran, pajak yang mencekik, harga kebutuhan pokok melambung, dan abainya negara terhadap pengurusan rakyat. Yang terakhir ini berkaitan erat dengan sistem yang diadopsi negara.
Pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan dimulai dengan memahami tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tanggung jawab ini harus mengacu pada sistem yang sahih bukan sistem demokrasi kapitalisme. Karena sistem tersebut meniscayakan kemiskinan terjadi karena negara dibatasi perannya bahkan dihalangi untuk menjalankan fungsinya sebagai ra‘in (pengurus rakyat).
Jadi penyebab utama kemiskinan masyarakat bukanlah kekurangan pangan atau minimnya asupan bergizi, melainkan kebijakan yang berasas kapitalisme yang diterapkan negara. Akibat pro pada kapital dan abai kepada rakyat, dan kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya saja sehingga tidak terdistribusi secara merata dan adil pada rakyat, kesejahteraan itu sulit terwujud.
Negeri ini sebenarnya negeri agraris yang kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, tambang, energi, minyak, hasil pertanian, peternakan atau perikanan. Dengan kekayaan laut yang sedemikian rupa, semestinya kebutuhan protein untuk anak, bahkan seluruh penduduk negeri, bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Tapi kembali lagi, meski kekayaan ini cukup melimpah dan berpotensi memakmurkan negara, maka ia tidak akan menjadi berkah jika pengaturan masih berbasis kapitalisme. Sebab pengelolaan kekayaan itu bukan di tangan negara melainkan diserahkan kepada pemodal dan pengusaha. Padahal, jaminan ketersediaan pangan yang halal dan tayib erat kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Alhasil, pengaturan pemerataan gizi bagi masyarakat dengan menggunakan konsep kapitalisme terbukti gagal mengurusi hajat hidup rakyat. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan yang menyeluruh, yaitu dengan mengganti konsep pengelolaan kapitalisme dengan sistem Islam, yakni dengan menerapkan syariat Islam. Syariat menganjurkan setiap individu harus memakan makanan halal lagi tayib sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya.” (QS Al-Maidah: 88)
Pemenuhan kebutuhan makanan yang sehat lagi baik bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara yang memiliki peran sentral sebagai berikut: Pertama, negara menjamin kesejahteraan warga dengan kemudahan mengakses kebutuhan pangan yang aman dan sehat. Kedua, negara harus memastikan setiap rakyat dapat membeli makanan, seperti buah, sayur, susu, telur, daging, dan pangan lainnya dengan harga terjangkau. Ini bisa dilakukan dengan mengontrol dan memantau pasar dan proses distribusi bahan pangan untuk mencegah pedagang berbuat nakal dan curang.
Ketiga, negara melakukan edukasi secara holistik melalui lembaga layanan kesehatan, media massa dan berbagai tayangan bimbingan menarik sehingga masyarakat memahami kriteria makanan halal dan tayib yang diperintahkan dalam Islam. Keempat, negara hadir untuk menjalankan syariat Islam secara kafah sekaligus mengurusi seluruh urusan umat, termasuk pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar ketahanan negara dalam kondisi apa pun.
Kelima, negara akan menjamin kebutuhan primer individu rakyatnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Juga menjamin kebutuhan yang bersifat kolektif masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam pemenuhan kebutuhan primer individu, syara’ telah mewajibkan setiap laki-laki sebagai kepala keluarga untuk bekerja. Dari sini akan lahir kewajiban negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki.
Semua kebijakan ini harus diterapkan secara komprehensif dan sistemis, diawali dengan mengubah pola dan gaya hidup berparadigma sekuler, hedonis, dan konsumtif menjadi pola dan gaya hidup sesuai Islam. Dengan demikian, negara tidak akan sulit membuat program dan kebijakan untuk rakyat karena penguasa melakukan fungsinya sebagai pemimpin dengan sangat baik. Sistem Islam kafah tidak akan membiarkan generasi memiliki fisik dan psikis lemah. Rasulullah saw bersabda:
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan.” (HR Muslim)
Wallahu A’lam bish shawab.
