Nur inayah
Cukup menjadi hal yang menarik terkait hasil survei BPS, yang menyebut angka pengangguran terus menurun di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang, tentunya hal ini pun menjadi hal yang positif jika hal itu benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangannya . Namun seperti yang kita tahu kenyataannya masyarakat yang mengalami kesulitan hidup di setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari berbagai fakta terkait bagaimana banyaknya para pekerja yang harus dengan terpaksa berhenti bekerja, karena PHK besar- besaran yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, di tambah dengan banyaknya fakta terkait bagaimana ratusan ribu anak muda Indonesia yang tidak hanya dalam kondisi menganggur, bahkan sampai putus asa karena sulitnya untuk mendapat pekerjaan. Maka hasil survei tersebut seperti dapat disangsikan terkait angka pengangguran yang menurun.
Kalaupun adanya penurunan angka pengangguran tersebut disebabkan terserapnya jumlah angkatan kerja baru, mungkin hal itu cukup masuk akal, namun bagaimana dengan para pekerja yang tidak sedikit telah menjadi korban PHK, yang alhasil telah menambah deret panjang angka pengangguran di Indonesia khusunya di Kabupaten Bandung.
Permasalahan terkait masih tinggi nya angka pengangguran di negeri ini merupakan masalah yang sangat niscaya sekali di negeri yang menganut sistem kapitalisme, karena sistem ini menetapkan kebijakan liberalisasi ekonomi. Yang merupakan bentuk dari berlepas tangannya negara sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja yang tentunya luas dan memadai. Dan didalam sistem ini padat modal lebih di utamakan dibanding dengan padat karya.
Seperti yang kita tahu, jika perusahaan mengedepankan padat modal ini tentunya akan menimbulkan beberepa efek salah satunya yakni industri padat modal akan menggunakan teknologi tinggi dan otomatisasi proses robotik dapat mengurangi serapan tenaga kerja, karena lebih menekankan penggunaan mesin dari pada tenaga manusia dalam proses produksinya. Yang tentunya secara tidak langsung meningkatkan angka pengangguran. Belum lagi adanya semerawut tata industri di dalam sistem ini yang menyebabkan ritme hidup yang tidak stabil pada masyarakat.
Begitulah yang tengah terjadi di negeri ini, negara menyerahkan penyediaan lapangan kerja terhadap pihak swasta, termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pun banyak memberikan beberapa kemudahan kepada para pihak swasta dan para pemilik modal untuk membuka berbagai bisnis, hingga kemudahan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA), tanpa melihat efek buruk yang kedepannya akan di hapadi oleh negeri ini.
Berbeda hal nya apabila pengurusan ketersedian pemenuhan lapangan kerja di atur oleh aturan dari Sang Pencipta yakni aturan Islam. Islam sebagai agama yang sempura dan paripurna dari Sang Khaliq memiliki seperangkat aturan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dan tentunya jika di pakai akan membawa keberkahan. Di dalam syariat Islam negara memiliki tugas dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk dalam hal kemudahan dalam ketersediannya lapangan kerja yang tentunya luas dan memadai, di dalam Islam setiap kepala keluarga ataupun laki-laki dewasa yang telah memiliki kewajiban untuk bekerja dan menafkahi dapat dengan mudah memiliki pekerjaan, yang tentunya dapat dengan mudah untuk memenuhi nafkah setiap anggota keluarga yang berada di dalam tanggungannya. Di dalam islam pun negara tidak akan berlepas tangan menyerahkan pengurusan ketersediaan lapangan kerja kepada pihak swasta, apalagi sampai membiarkan untuk dengan bebas mengelola SDA dengan seenaknya. Karena di dalam islam SDA merupakan harta milik rakyat, yang dipastikan pengelolaannya akan di lakukan oleh negara dan hasilnya secara maksimal di peruntukan untuk kemaslahatan rakyatnya.
Di dalam Islam pun, keterserapan tenaga kerja, bukan hanya terkait ketersediaan lapangan kerja belaka, namun adannya sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia serta pembangunan negara dalam rangka untuk mencapai visi adanya negara yang mampu menerapkan hukum-hukum Islam secara kaffah dalam mengatur kehidupannya.
Maka dapat dipastikan permasalahan pengangguran, sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar, dan berbagai permasalahan yang kini tengah terjadi, karena tidak di gunakan bahkan di campakkanya aturan dari Sang Pencipta untuk mengatur kehidupan manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hanya penerapan syariat islam secara kaffah lah yang mampu dengan tuntas menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada saat ini termasuk masalah pengangguran di negeri ini.
WalLahu a’Lam bish shawab.
