Oleh Fina Fadilah Siregar
(Aktivis Muslimah)
Sebanyak 22.000 kepala keluarga (KK) di Jawa Barat belum teraliri listrik. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Dedi Mulyadi, berjanji jika menang dalam Pilkada Jawa Barat (Jabar) akan menargetkan dalam dua tahun pemerintahannya seluruh warga Jawa Barat akan mendapat aliran listrik.
Dedi menyampaikan hal itu saat menanggapi pertanyaan panelis dalam debat Pilkada Jabar 2024, Sabtu (23/11/2024). Pertanyaan panelis merujuk pada program Jabar Caang (terang), yang meski sudah gencar disosialisasikan, tetapi hingga kini masih ada 22.000 KK belum teraliri listrik.
Panelis pun menantang Dedi Mulyadi program dan strategi apa yang disiapkan untuk mengatasi hal tersebut jika terpilih menjadi gubernur pada Pilkada Jabar 2024.
“Begini, saya punya pengalaman membuat seluruh warga bisa teraliri listrik. Caranya manfaatkan kebijakan fiskal,” ungkap Dedi Mulyadi jika memenangi Pilkada Jabar 2024. (Berita Satu, 23/11/2024).
Dia menyatakan, pihaknya akan memanfaatkan dana pemerintah untuk membantu warga yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk membangun listrik mandiri.
Dedi mengatakan, sumber daya alam, seperti air, maupun angin bisa dikelola untuk menghasilkan listrik sehingga bisa menerangi kawasan terpencil.
“Ini tinggal dimaksimalkan oleh desa atau badan usaha milik desa untuk membuat listrik sendiri,” ujarnya. (Berita Satu, 23/11/2024).
Listrik merupakan kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Namun, hal ini tidak terwujud karena liberalisasi tata kelola listrik pada sumber energi primer dan layanan listrik yang berorientasi mendapatkan keuntungan. Akibatnya, penyediaan listrik di pedesaan tidak terlalu diperhatikan karena mahalnya biaya.
Penyediaan hajat hidup ini dilakukan oleh korporasi sehingga harga listrik niscaya mahal. Negara lepas tangan menjamin pemenuhan kebutuhan dharuri rakyatnya. Bahkan Negara justru memalak rakyat melalui tata kelola listrik yang kapitalistik ini.
Akhirnya, rakyat hanya dapat merasakan penderitaan dari hari ke hari karena pemerintah tak pernah memperhatikan kebutuhan rakyat. Listrik yang notabene adalah hak rakyat akhirnya dinikmati oleh korporasi dan pihak asing dalam bentuk keuntungan yang besar dan pemerintah tak bisa berbuat apa-apa untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah justru semakin mencekik rakyat dengan menetapkan harga listrik yang mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh rakyat.
Inilah sesungguhnya gambaran sistem sekuler kapitalisme yang menguasai negeri ini. Bagi pemerintah, rakyat adalah beban, sehingga tidak perlu ditanggungjawabi. Padahal sejatinya, rakyat adalah amanah bagi pemerintah sebagai pemimpinnya yang mana wajib hukumnya bagi pemimpin memenuhi hak-hak rakyatnya. Listrik belum merata, menandakan kemaslahatan rakyat diabaikan.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, listrik adalah milik umum. Harus dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk listrik gratis atau murah dan juga mudah dijangkau.
Islam melarang penyerahan pengelolaannya kepada swasta. Negaralah yang bertanggung jawab memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya, yakni dengan harga listrik murah bahkan gratis serta layanan yang merata sampai ke pelosok. Dalam mengelola layanan listrik ini, negara menyediakan sarana dan prasarana terbaik sehingga memudahkan rakyat dalam mengaksesnya.
Begitulah sempurnanya Islam dalam mengatur tatanan kehidupan. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dan kepentingan rakyat karena pemerintah menyadari betul bahwa sesungguhnya kelak kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Hal ini hanya dapat kita rasakan bila kita mengganti sistem sekuler kapitalisme dengan sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kaffah dibawah naungan Negara Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu a’lam bishshowaab.
