Oleh : Agustina Eka Wardani, S.Pd
(Aktivis Dakwah dan Pemerhati Sosial)
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Paser mencatat angka kemiskinan ekstrem di Bumi Daya Taka per 2024 sudah berada pada 0,2 persen. Dari 10 Kecamatan, 4 di antaranya berada pada angka 0 persen atau bebas dari kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinsos Kabupaten Paser, Hasanuddin menyatakan kemiskinan ekstrem merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, hunian, pendidikan dan informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.(mediakaltim.com/12/11/2024)
Indonesia masih menggunakan standar lama internasional dalam menentukan kelompok yang masuk ke dalam bagian masyarakat miskin ekstrem. Ukuran standar internasional itu mengacu ketentuan Bank Dunia atau World Bank yang menetapkan garis kemiskinan terbaru sebesar US$ 3,2 per kapita per hari dari sebelumnya hanya US$ 1,9. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017 dari sebelumnya PPP 2011. Namun, Indonesia hingga kini masih menggunakan basis ukuran US$ 1,9.
Menurut Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, belum berubahnya ukuran kemiskinan ekstrem yang digunakan Indonesia dikarenakan sebatas untuk menjaga perbandingan jumlah orang miskin secara historis. Amalia mengatakan, BPS hingga kini belum ada rencana melakukan pengubahan metodologi pengukuran standar kelas miskin ekstrem sesuai standar baru Bank Dunia itu.
Sebagai informasi, sebetulnya belum adanya penyesuaian ukuran angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sempat mendapat perhatian khusus dari para anggota dewan di Komisi XI DPR. Mereka mengkritisi jadulnya standar pengukuran kemiskinan ekstrem pemerintah ini setelah mendapatkan pemaparan dari Amalia bahwa jumlah orang miskin ekstrem di Indonesia per tahun ini hanya sebanyak 0,83% dari total penduduk per Maret 2024, turun dari catatan per Maret 2023 sebesar 1,12% dari total penduduk.
Indikator kemiskinan ekstrem yang disarankan oleh Bank Dunia adalah pendapatan per kapita yang sebesar 1,9 US Dollar atau kalau dirupiahkan sekitar Rp. 855.000 per bulan. Ini pun ternyata merupakan indikator lama yang belum diperbaharui di Indonesia.
Apabila mengacu pada ketentuan Bank Dunia atau bank yang terbaru bahwasanya garis kemiskinan ekstrem itu berada pada pendapatan 3,2 US Dollar per kapita per hari atau kalau dikonversikan ke dalam rupiah sekitar Rp. 1.440.000 per bulan.
Jika dalam sebuah keluarga terdapat 4 anggota keluarga maka sebuah keluarga yang pendapatannya berada di angka Rp. 5.760.000 sudah masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat justru banyak yang di bawah angka 3 juta. Bahkan UMR di beberapa wilayah hanya di angka kurang lebih 3 juta. Jika kita mau jujur sebenarnya angka kemiskinan ekstrem di Indonesia itu jauh lebih banyak dari yang terdata.
Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan tingkat deflasi tertinggi di Kaltim sebesar 0,52 persen periode Agustus 2024. Penurunan harga ini ternyata tidak dibarengi dengan kualitas kemampuan daya beli masyarakat alias justru turun.(kaltimpost.id/24/11/2024)
Ilusi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dalam Sistem Kapitalisme
Berbagai cara strategis memang sudah pemerintah lakukan, tetapi hingga saat ini cara tersebut tidak menunjukkan hasil sesuai harapan, bahkan di beberapa wilayah justru mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem. Ini menunjukkan bahwa semua upaya yang dilakukan belumlah pas. Gagalnya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah karena solusi yang ditempuh tidak menyentuh akar masalah.
Jika kita mengamati lebih lanjut, masalah kemiskinan ini erat dengan kesulitan ekonomi. Pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekarang, memberikan kebebasan kepemilikan kepada pengusaha. Mereka bebas mengeruk sumber alam sekaligus menjualnya. Di sisi lain, jumlah lapangan kerja yang tidak memadai membuat para para lelaki sulit mencari kerja. Kalaupun ada lapangan kerja, mayoritas untuk perempuan. Lebih miris lagi, besarnya upah tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan ekonomi saat ini.
Pemerintah memang memberikan bantuan rumah, tetapi itu hanya untuk segelintir masyarakat. Masih banyak keluarga yang tidak memiliki rumah. Kalaupun ada tempat tinggal, mayoritas kontrak atau tinggal bersama orang tua. Jadi, masyarakat dengan gajinya pas-pasan harus memikirkan pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan, hingga sewa rumah. Semua kebutuhan itu jika hanya bersandar pada kepala keluarga, jelas tidak akan cukup.
Isu tentang kemiskinan memang selalu menjadi topik hangat dan utama dalam menyoal permasalahan negeri ini. Ibarat lingkaran setan yang tak pernah usai, isu kemiskinan masih menjadi PR besar bagi permasalahan negeri ini. Jika dicermati lebih mendalam, kemiskinan yang terjadi saat ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kemiskinan yang terstruktur dan sistematis. Sebab sudah menjadi rahasia umum dalam sistem kapitalisme, jurang antara kaya dan miskin sangat dalam. Jika masih bertahan dalam sistem Kapitalisme ini maka mustahil kemiskinan ekstrem turun.
Dalam sistem kapitalisme, segelintir orang (read: para pemilik modal) boleh menguasai sumber daya alam dan tanah yang luas padahal ini menyalahi UUD 1945 yang mengatur hajat hidup masyarakat, sehingga kekayaan tersebut hanya dinikmati segelintir orang saja. Padahal ini adalah sumber daya yang jika dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali.
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Islam adalah seperangkat aturan yang komprehensif menyangkut seluruh aspek kehidupan yang bersumber dari Rabb semesta alam. Islam adalah sebuah sistem hidup yang logis dan sangat real untuk diterapkan. Maka dalam Islam, ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Pertama, negara (Khilafah) wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam hal kebutuhan sandang, pangan, dan papan, negara harus memberi kemudahan masyarakat untuk mendapatkan aksesnya secara cepat dan mudah. Adapun dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara harus memenuhinya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sebab negara bertanggung jawab untuk menjadi pelayan bagi masyarakat.
Rasulullah Saw bersabda:
“Imam [kepala negara] itu laksana penggembala, dan dialah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya.”
Kedua, menjadikan semua sumber daya alam dikelola oleh negara dengan status sebagai kepemilikan umum. Terhadap kepemilikan umum, negara akan mengelolanya dan hasilnya akan diberikan kepada masyarakat secara murah atau gratis. Negara juga akan mengoptimalkan tanah-tanah yang selama ini hanya dikuasai beberapa orang dengan memberikannya kepada siapa saja yang mampu mengelola dan memanfaatkannya.
Ketiga, memprioritaskan pembangunan infrastruktur vital yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah, pelabuhan, dan sebagainya. Tidak ada anggaran infrastruktur yang dianggarkan, jika bukan untuk kebutuhan masyarakat.
Dengan Langkah komperhensif inilah yang meniscayakan Islam dapat mengentaskan kemiskinan secara tuntas.
Wallahua’lam biasshawab.
